kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Masih panas, India: Tidak akan ada pertemuan dengan Malaysia di Davos soal CPO


Senin, 20 Januari 2020 / 06:46 WIB
Masih panas, India: Tidak akan ada pertemuan dengan Malaysia di Davos soal CPO
ILUSTRASI. Petani sawit. Tribun Kaltim/Fachmi Rachman


Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Hubungan antara Malaysia dengan India masih memanas. Seorang sumber Reuters yang merupakan pejabat kementerian perdagangan India mengatakan pada hari Minggu (19/1), Menteri Perdagangan India tidak akan bertemu dengan rekannya dari Malaysia di Davos pada minggu depan karena jadwalnya yang padat.

Sebelumnya, santer terdengar kabar perwakilan Malaysia akan bertemu dengan perwakilan India untuk meredakan perselisihan antara pembeli minyak kelapa sawit dan pemasok terbesarnya.

India, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, telah berulangkali melakukan aksi protes terhadap pernyataan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang menentang undang-undang kewarganegaraan baru yang menurut para kritikus mendiskriminasi umat Islam.

Baca Juga: Tahun Ceria bagi Emiten Sawit, Ini Rekomendasi Analis untuk Saham CPO

Malaysia, negara dengan mayoritas Muslim, adalah penghasil dan pengekspor minyak kelapa sawit terbesar kedua dunia. Pembatasan ekspor CPO ke India terhadap ragam komoditas yang diberlakukan pada pekan lalu dipandang sebagai pembalasan atas kritik Mahathir terhadap New Delhi.

Seorang juru bicara pemerintah Malaysia mengatakan pada hari Jumat bahwa menteri perdagangan dari India dan Malaysia dapat bertemu di sela-sela pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos.

Tetapi pejabat kementerian perdagangan India, yang mengatakan dia berbicara atas nama kementerian, mengatakan tidak ada pertemuan yang direncanakan antara Piyush Goyal India dan Darell Leiking Malaysia.

Baca Juga: Harga CPO terpuruk, ini lima fakta mengenai aksi boikot CPO Malaysia oleh India

"Saya dapat memberi tahu Anda dengan adil dan jujur ​​bahwa tidak ada pertemuan antara menteri Malaysia dan menteri perdagangan India di Davos," katanya kepada Reuters, seraya meminta untuk tidak disebutkan namanya karena ia bukan juru bicara pemerintah.

"Sebagai bagian dari pertemuan para menteri perdagangan yang lebih besar, mereka mungkin bersama-sama, tetapi tidak ada pertemuan. Jadwal sudah selesai, dan sudah penuh," tambahnya.

Melansir Reuters, India pada pekan lalu memberlakukan pembatasan pada minyak kelapa sawit, yang menurut sebuah sumber di New Delhi dapat digunakan untuk menolak atau menunda impor dari Malaysia. India telah menjadi pasar kelapa sawit teratas Malaysia selama lima tahun.

Perselisihan itu menyeret harga kontrak CPO berjangka Malaysia ke penurunan mingguan terbesar dalam lebih dari 11 tahun pada hari Jumat (17/1) lalu.

Baca Juga: Saham emiten CPO berpotensi bullish, berikut perusahaan yang layak dikoleksi

Menurut pesan yang ditinjau oleh Reuters, Mendag Leiking telah mengirim pesan kepada Mendag Goyal dan berharap agar bisa melakukan pertemuan di Davos.

Juru bicara kementerian perdagangan India dan Malaysia tidak segera menanggapi pertanyaan dari Reuters.

Mahathir, perdana menteri tertua di dunia pada usia 94 dan salah satu suara terbesar dunia Muslim, mengatakan ia akan terus berbicara menentang "hal-hal yang salah" bahkan jika kata-katanya merugikan negaranya secara finansial.

"Mengapa dia merugikan negaranya sendiri dengan tindakannya yang tidak menentu?" Kata pejabat India itu, merujuk pada Mahathir. "Komentar yang dia buat sangat luar biasa."

Baca Juga: India dan Malaysia mungkin akan bertemu dalam diplomasi CPO di Davos

Menanggapi pertanyaan tentang undang-undang kewarganegaraan baru berbasis agama di India, Mahathir mengatakan bulan lalu negara itu berusaha untuk “menghilangkan beberapa Muslim dari kewarganegaraan mereka”. Di Majelis Umum AS pada bulan September, ia mengatakan India telah "menyerbu dan menduduki" Kashmir, wilayah mayoritas Muslim yang disengketakan juga diklaim oleh Pakistan.




TERBARU

[X]
×