Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Amerika Serikat menuduh China melakukan uji coba nuklir secara rahasia pada 2020. Tuduhan ini disampaikan bersamaan dengan seruan Washington untuk membentuk perjanjian pengendalian senjata nuklir yang baru dan lebih luas, yang juga melibatkan China selain Rusia.
Melansir Reuters, tuduhan tersebut mencuat dalam konferensi global perlucutan senjata, dan menyoroti ketegangan serius antara Washington dan Beijing. Momen ini dinilai krusial karena perjanjian yang selama ini membatasi penempatan rudal dan hulu ledak nuklir AS–Rusia baru saja berakhir sehari sebelumnya.
“Saya dapat mengungkapkan bahwa pemerintah AS mengetahui China telah melakukan uji ledak nuklir, termasuk persiapan uji dengan daya ledak ratusan ton,” kata Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pengendalian Senjata dan Keamanan Internasional, Thomas DiNanno, dalam konferensi di Jenewa.
Menurut DiNanno, militer China berupaya menyembunyikan uji ledak tersebut karena menyadari bahwa tindakan itu melanggar komitmen larangan uji coba. Ia menuduh China menggunakan metode “decoupling”, yaitu teknik untuk mengurangi efektivitas pemantauan seismik, agar aktivitas nuklirnya sulit terdeteksi dunia internasional.
DiNanno menyebut, salah satu uji nuklir yang menghasilkan daya ledak dilakukan pada 22 Juni 2020.
Baca Juga: Analisis Bitcoin: Ini Penyebab Utama Anjloknya Harga Kripto Pekan Ini
Presiden AS Donald Trump sebelumnya, pada Oktober, memerintahkan militer AS untuk segera melanjutkan proses persiapan uji coba senjata nuklir. Trump menyatakan negara lain juga melakukan hal serupa, meski tidak menyebutkan secara spesifik negara yang dimaksud.
Duta Besar China untuk perlucutan senjata, Shen Jian, tidak menanggapi langsung tuduhan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa Beijing selalu bertindak hati-hati dan bertanggung jawab dalam isu nuklir.
“China mencatat bahwa AS terus membesar-besarkan apa yang disebut sebagai ancaman nuklir China. China dengan tegas menentang narasi palsu semacam ini,” kata Shen.
Ia juga menuduh AS sebagai pihak yang memperburuk perlombaan senjata.
Para diplomat yang hadir dalam konferensi mengatakan tuduhan AS ini tergolong baru dan mengkhawatirkan. China, seperti AS, telah menandatangani tetapi belum meratifikasi Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT), yang melarang uji ledak nuklir. Rusia telah menandatangani dan meratifikasinya, namun menarik ratifikasinya pada 2023.
Kepala badan pengelola CTBT yang berbasis di Wina, Robert Floyd, mengatakan sistem pemantauan internasional tidak mendeteksi peristiwa yang konsisten dengan karakteristik uji coba senjata nuklir pada waktu yang dituduhkan. Analisis lanjutan juga tidak mengubah kesimpulan tersebut.
Direktur Arms Control Association, Daryl Kimball, menyatakan bahwa jika AS memiliki bukti kredibel terkait uji coba rahasia oleh China atau Rusia, seharusnya hal itu dibawa ke badan pengelola perjanjian dan dibahas melalui jalur teknis.
Menurutnya, jika AS kembali melakukan uji coba nuklir sebagai respons, langkah itu justru tidak perlu, bodoh, dan kontraproduktif karena berpotensi memicu reaksi berantai uji coba oleh negara-negara bersenjata nuklir lainnya.
Baca Juga: Iran Ancam Serang Pangkalan AS di Timur Tengah Jika Diserang
Pengendalian senjata global di titik kritis
Berakhirnya Perjanjian New START 2010 pada Kamis lalu membuat Rusia dan Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak 1972 tidak lagi memiliki batasan hukum yang mengikat terkait penempatan rudal strategis dan hulu ledak nuklir.
Trump ingin menggantinya dengan perjanjian baru yang juga melibatkan China, yang saat ini tengah mempercepat peningkatan persenjataan nuklirnya. Sambil menunggu kesepakatan baru, Washington menyatakan akan terus memodernisasi kekuatan nuklirnya sendiri.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menulis bahwa Rusia dan China tidak seharusnya berharap AS berdiam diri sementara mereka memperluas kekuatan nuklir. AS, menurutnya, akan mempertahankan pencegah nuklir yang kuat, kredibel, dan modern.
DiNanno juga menegaskan bahwa saat ini AS menghadapi ancaman dari banyak kekuatan nuklir, sehingga perjanjian bilateral dengan hanya satu negara nuklir dinilai tidak lagi relevan pada 2026 dan seterusnya.
Ia kembali menyampaikan proyeksi AS bahwa China akan memiliki lebih dari 1.000 hulu ledak nuklir pada 2030.
Namun, perwakilan China menegaskan bahwa Beijing belum bersedia terlibat dalam negosiasi baru dengan AS dan Rusia. China sebelumnya menekankan bahwa jumlah hulu ledaknya jauh lebih sedikit, sekitar 600, dibandingkan sekitar 4.000 masing-masing yang dimiliki Rusia dan AS.
“Di era baru ini, kami berharap AS meninggalkan pola pikir Perang Dingin dan mengadopsi keamanan bersama dan kooperatif,” kata Shen.
Analis keamanan dari GLOBSEC, Tomas Nagy, menilai AS memilih momen ini untuk mengungkap dugaan uji coba rahasia China karena menilai Beijing kecil kemungkinan akan bekerja sama dalam waktu dekat.
Trump sendiri mengklaim telah melakukan pembicaraan yang “sangat positif” dengan Presiden China Xi Jinping pekan ini, dan dijadwalkan mengunjungi Beijing pada April.
Tonton: Cara Memilih Saham ala Warren Buffett & Charlie Munger: Fokus Bisnis, Bukan Harga Harian
Kekosongan perjanjian meningkatkan risiko
Para analis keamanan memperingatkan bahwa perjanjian baru pengendalian senjata nuklir bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk dinegosiasikan. Sementara itu, Rusia dan AS terus mengembangkan senjata baru, di tengah ketegangan terkait Ukraina, Timur Tengah, dan berbagai titik konflik lain.
Tanpa kerangka perjanjian, risiko salah perhitungan dinilai meningkat, karena masing-masing pihak dipaksa menggunakan asumsi terburuk terhadap niat pihak lain.
Rusia menyatakan siap berdialog dengan AS setelah New START berakhir, namun juga siap menghadapi berbagai skenario. Kremlin mengatakan kedua pihak sepakat untuk tetap bertindak secara bertanggung jawab.
Rusia juga mendorong agar Inggris dan Prancis, sebagai sekutu nuklir NATO, ikut masuk dalam negosiasi. Namun, kedua negara tersebut menolak.
Dalam forum di Jenewa, Inggris menyatakan China, Rusia, dan AS perlu mencapai pemahaman bersama. Prancis menambahkan bahwa kesepakatan di antara negara-negara dengan arsenal nuklir terbesar sangat penting di tengah melemahnya norma-norma nuklir global.













