Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah militer Myanmar mengecam keputusan ASEAN yang hanya mengundang seorang tokoh non-politik ke pertemuan puncak regional. Keputusan terbut dinilai penghinaan terhadap pemimpin kudeta 1 Februari 2021.
Kementerian luar negeri pemerintah militer mengatakan dalam siaran pers pada hari Jumat bahwa kepala negara atau pemerintah Myanmar memiliki hak yang sama dan penuh untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
KTT berikutnya akan berlangsung pada 26-28 Oktober. Tidak jelas siapa yang akan mewakili Myanmar dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga: Junta Myanmar menangkap kembali lebih dari 100 orang yang dibebaskan dalam amnesti
“Myanmar tidak akan berada dalam posisi untuk menerima hasil apapun dari diskusi dan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan, tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN,” kata kementerian luar negeri dalam rilisnya.
Lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan ribuan telah ditangkap, menurut PBB, di tengah tindakan keras terhadap pemogokan dan protes yang telah menggelincirkan demokrasi tentatif negara itu dan memicu kecaman internasional.
Militer Myanmar mengatakan jumlah korban tewas itu dilebih-lebihkan.
Tekanan internasional telah meningkat pada ASEAN untuk bertindak lebih keras terhadap kegagalan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah yang disepakati untuk mengakhiri kekerasan, mengizinkan akses kemanusiaan, dan memulai dialog dengan lawan-lawannya sejalan dengan “konsensus” ASEAN yang dicapai pada bulan April.
