Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - HANOI/BANGKOK. Negara-negara Asia Tenggara menghadapi guncangan besar pada Kamis setelah dikenakan tarif impor tinggi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Kebijakan ini mengancam perekonomian kawasan yang selama ini diuntungkan oleh investasi sejak Trump pertama kali menerapkan tarif pada China.
Vietnam, yang dikenai tarif 46%, segera membentuk satuan tugas khusus untuk menangani situasi ini.
Baca Juga: Trump Kenakan Tarif Impor 32% untuk Indonesia, Begini Respons ALFI
Sementara itu, Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, mengatakan akan berupaya melakukan negosiasi untuk menurunkan tarif 37% yang diterapkan pada negaranya – jauh lebih besar dari perkiraan 11% sebelumnya.
Kedua negara ini merupakan eksportir besar ke AS, terutama setelah mendapatkan keuntungan dari strategi China+1, di mana produsen memindahkan sebagian operasinya ke negara-negara Asia Tenggara guna menghindari tarif tinggi terhadap China.
"Kita harus bernegosiasi dan mendalami rincian kebijakan ini," ujar Paetongtarn.
"Kami tidak bisa membiarkan hal ini menghambat target pertumbuhan ekonomi kami."
Dari sembilan negara Asia Tenggara yang masuk dalam daftar tarif Trump, enam di antaranya dikenai tarif lebih tinggi dari perkiraan, berkisar antara 32% hingga 49%.
Sebagai perbandingan, Uni Eropa dikenai tarif 20%, Jepang 24%, dan India 27%.
Sejauh ini, belum ada negara Asia Tenggara yang menyatakan akan membalas dengan tarif serupa.
Baca Juga: Tarif Trump Bikin Bursa Asia Anjlok, Ini Pengaruhnya ke Indonesia
Vietnam Paling Terdampak
Vietnam menjadi negara yang paling rentan terhadap kebijakan ini karena banyak perusahaan multinasional seperti Apple, Nike, dan Samsung Electronics memiliki pabrik besar di sana.
Ekspor Vietnam ke AS tahun lalu mencapai $142 miliar, sekitar 30% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.
Indeks saham utama Vietnam anjlok 6,7%, menuju penurunan harian terbesar sejak Januari 2021. Sementara itu, mata uang dong melemah 0,7%, mencapai rekor terendah sepanjang sejarah.
Perdana Menteri Pham Minh Chinh langsung mengadakan rapat kabinet darurat pada Kamis pagi dan memerintahkan pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani dampak tarif ini.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% untuk tahun ini tetap tidak berubah.
Baca Juga: Indonesia Kena Tarif Trump 32%, Ekonom: Ini Sikap Unilateralisme Pragmatis dan Brutal
"Model pertumbuhan ekonomi Vietnam yang berbasis ekspor selama ini sangat sukses dalam menarik investasi multinasional," ujar Leif Schneider, Kepala Firma Hukum Internasional Luther di Vietnam.
"Namun, tarif AS sebesar 46% akan menjadi tantangan besar bagi model ini."
Menurut estimasi ING, tarif baru ini bisa mengancam sekitar 5,5% dari PDB Vietnam.
Vietnam sebelumnya telah membuat berbagai konsesi kepada Washington untuk menghindari tarif, termasuk pemangkasan bea impor serta komitmen untuk membeli lebih banyak produk dari AS.
Pemerintah kemungkinan akan menawarkan lebih banyak insentif dalam beberapa hari ke depan.
"Saya memperkirakan negosiasi akan terus berlangsung guna mencari cara untuk mengurangi atau mengatasi dampak tarif ini," ujar Adam Sitkoff, Direktur Eksekutif Kamar Dagang Amerika di Hanoi.
Baca Juga: Indonesia Kena Tarif Trump 32%, Apindo: Cari Pasar Baru, Kurangi Ketergantungan AS
Thailand Siap Bernegosiasi, Malaysia Tak Akan Membalas
Menteri Perdagangan Thailand, Pichai Naripthaphan, menyatakan bahwa pemerintahnya siap bernegosiasi dan optimistis hasilnya akan positif mengingat hubungan baik Thailand dengan AS.
Thailand menargetkan pertumbuhan ekonomi 3% tahun ini, setelah mencatat 2,5% tahun lalu.
Namun, pencapaian tersebut terhambat oleh tingginya utang rumah tangga serta dampak dari bencana alam, seperti gempa bumi pekan lalu.
Indeks saham Thailand turun 1,1%, sementara mata uang baht melemah ke level terendah dalam satu bulan. ING memperkirakan bahwa tarif ini dapat mengancam 3% dari PDB Thailand.
Di sisi lain, Malaysia, yang dikenai tarif 24%, menegaskan tidak akan menerapkan tarif balasan terhadap AS.
Kementerian Perdagangan Malaysia menyatakan bahwa mereka akan terus berdialog dengan otoritas AS untuk mencari solusi yang tetap menjaga prinsip perdagangan bebas dan adil.
Baca Juga: Waspada Perdagangan dan Ekonomi Merosot Imbas Kebijakan Tarif Trump
Kondisi Sulit bagi Kamboja
Sementara itu, Kamboja dikenai tarif 49%, yang berpotensi menghancurkan industri garmen dan alas kaki—sektor utama perekonomian negara tersebut.
Seorang konsultan investasi di Kamboja yang enggan disebutkan namanya menyebut tarif ini sebagai ancaman serius.
"Ini situasi yang sangat, sangat serius bagi ekonomi Kamboja," ujarnya.
"Tidak ada yang bisa ditawarkan Kamboja sebagai alat negosiasi, dan negara ini mungkin berada di urutan paling belakang dalam daftar pembicaraan dengan AS."
