/2018/04/25/2001816331p.jpg "Partai Oposisi Liberal Pimpin Jajak Pendapat Jelang Pemilu Thailand")
Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Partai oposisi progresif Thailand, People’s Party, bersama pemimpinnya, menjadi pilihan terkuat pemilih menjelang pemilihan umum bulan depan.
Hal ini terungkap dari dua hasil survei terbaru yang menegaskan beratnya tantangan bagi Perdana Menteri Anutin Charnvirakul untuk mempertahankan kekuasaan.
Pemilu Thailand yang dijadwalkan pada 8 Februari berpotensi membuka babak baru gejolak politik di Negeri Gajah Putih. Kontestasi ini akan menjadi ajang adu kekuatan antara People’s Party yang anti-kemapanan, Bhumjaithai yang konservatif pimpinan Anutin, serta Pheu Thai, mantan partai penguasa.
Ketiganya memiliki sejarah panjang konflik dan pengkhianatan politik yang dapat mempersulit pembentukan pemerintahan baru.
Berdasarkan survei Suan Dusit yang dilakukan pada 6–9 Januari dan dirilis Minggu (11/1/2026), People’s Party meraih dukungan 34,2% responden. Posisi kedua ditempati Bhumjaithai dengan 16,2%, disusul Pheu Thai yang sebelumnya dominan dengan 16,0%.
Baca Juga: Konglomerat Thailand Jual Aset Orchard Road Senilai Rp 5,4 Triliun
Ketua People’s Party sekaligus pemimpin oposisi, Natthaphong Ruengpanyawut, menjadi pilihan utama sebagai perdana menteri dengan dukungan 32% dari 2.682 responden. Ia diikuti kandidat Pheu Thai Yodchanan Wongsawat dengan 17,4%, sementara Anutin berada di posisi ketiga dengan 15,1%.
Didukung kuat oleh pemilih muda dan masyarakat perkotaan berkat agenda reformasi yang berani, pendahulu People’s Party, Move Forward, memenangkan suara terbanyak pada Pemilu 2023. Namun, partai tersebut terhalang membentuk pemerintahan oleh anggota parlemen yang bersekutu dengan militer royalistis.
Move Forward kemudian dibubarkan oleh pengadilan, menjadi salah satu dari rangkaian dramatis dalam siklus ketidakstabilan politik Thailand yang telah menyaksikan tiga perdana menteri dalam kurun kurang dari tiga tahun.
Anutin mengumumkan pemilu dipercepat pada 12 Desember, setelah menjabat kurang dari 100 hari di tengah sidang parlemen yang bergejolak.
Situasi tersebut berpotensi berujung pada mosi tidak percaya dan runtuhnya pemerintahan minoritasnya yang rapuh. Keputusan itu juga diambil saat militer Thailand terlibat konflik perbatasan sengit selama tiga pekan dengan Kamboja.
Baca Juga: Konglomerat Thailand Lepas Blok Hunian Ikonik di Orchard Road, Singapura
Survei lain yang dirilis Minggu oleh National Institute for Development Administration (NIDA) juga menempatkan Natthaphong sebagai kandidat teratas perdana menteri dengan dukungan 24,7% responden, diikuti Anutin dengan 20,8%, sementara Yodchanan berada di peringkat kelima dengan 9,6%.
Survei NIDA yang dilakukan pada 5–8 Januari terhadap 2.500 responden menunjukkan People’s Party sebagai partai paling populer dengan dukungan sekitar 30,5%, disusul Bhumjaithai sebesar 22,3%.
Sementara itu, Pheu Thai milik keluarga miliarder Shinawatra berada di posisi ketiga dengan 15,4% dukungan.
Angka ini mencerminkan penurunan popularitas partai populis tersebut menyusul runtuhnya pemerintahan mereka pada September, setelah Paetongtarn Shinawatra diberhentikan oleh pengadilan dan pendirinya yang berpengaruh, Thaksin Shinawatra, dijebloskan ke penjara.
