Sumber: France 24 | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada hari pertama kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, ia mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari Kesepakatan Paris, sebuah perjanjian internasional yang dikelola oleh badan perubahan iklim PBB.
Perjanjian ini bertujuan untuk menjaga agar kenaikan suhu rata-rata global tetap di bawah ambang batas kritis guna mengatasi perubahan iklim yang semakin memburuk.
Keputusan ini menandai langkah signifikan lainnya dalam kebijakan iklim AS di bawah kepemimpinan Trump, yang sudah mencatatkan sejarah serupa pada masa jabatannya yang pertama.
Pengumuman Resmi Penarikan Amerika Serikat
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengonfirmasi bahwa pada tanggal 27 Januari 2026, Amerika Serikat telah memberi pemberitahuan resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai penarikannya dari Kesepakatan Paris.
"Menurut Pasal 28, paragraf dua dari perjanjian Paris, penarikan Amerika Serikat akan berlaku efektif pada 27 Januari 2026," ujar Dujarric.
Keputusan ini memberikan dampak langsung terhadap tujuan global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menanggulangi pemanasan global.
Baca Juga: Donald Trump Umumkan Raksasa Teknologi AS dalam Pembicaraan Mengakuisisi TikTok
Peningkatan suhu global selama dua tahun terakhir yang melampaui ambang batas pemanasan 1,5 derajat Celsius menunjukkan urgensi yang semakin mendalam terhadap upaya perubahan iklim.
Para ilmuwan dan aktivis iklim memperingatkan bahwa setiap kenaikan suhu lebih lanjut dapat memperburuk dampak bencana iklim yang sudah terjadi, seperti cuaca ekstrem, kebakaran hutan, dan banjir.
Keputusan Trump dan Implikasinya
Kebijakan penarikan Amerika Serikat dari perjanjian tersebut bukanlah langkah pertama yang diambil Trump. Pada masa jabatannya yang pertama, ia juga mengumumkan penarikan dari Kesepakatan Paris, yang memicu kritik keras dari negara-negara lain dan organisasi internasional.
Namun, meskipun Amerika Serikat menarik diri, kesepakatan yang diadopsi pada tahun 2015 oleh 195 negara tersebut tetap berjalan, dengan negara-negara lain melanjutkan komitmen mereka untuk mengurangi emisi dan membatasi pemanasan global.
Baca Juga: Elon Musk Bikin Gaduh! Usulkan Nama Baru untuk Selat Inggris yang Mengejutkan Dunia!
Amerika Serikat biasanya menyumbang sekitar 22 persen dari anggaran sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang pada tahun anggaran 2024-2025 diproyeksikan mencapai 96,5 juta dolar AS.
Penarikan ini menambah kekhawatiran mengenai dampak finansial terhadap upaya-upaya global untuk menanggulangi perubahan iklim. Untuk mengatasi kekurangan dana tersebut, miliarder Michael Bloomberg mengumumkan bahwa yayasannya akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penarikan Amerika Serikat.
Dukungannya terhadap Perjanjian Paris dan Konferensi Iklim Internasional
Meskipun Amerika Serikat menarik diri, Dujarric menegaskan bahwa PBB tetap berkomitmen untuk mendukung perjanjian Paris dan semua upaya efektif yang bertujuan membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius.
PBB juga terus merencanakan konferensi internasional terkait perubahan iklim, termasuk COP30 yang akan diadakan di Brasil pada November mendatang.
Baca Juga: AI China Ini Mengguncang Pasar Saham AS dan Meruntuhkan Nilai Pasar Nvidia!
Kembali ke Gedung Putih, Trump telah mengumumkan keadaan darurat energi nasional yang bertujuan memperluas eksplorasi minyak dan gas di Amerika Serikat, yang merupakan produsen energi terbesar di dunia.
Ia juga berencana untuk menghapuskan standar emisi kendaraan dan menghentikan pembangunan ladang angin lepas pantai. Langkah-langkah ini berpotensi memperburuk krisis iklim global dan mempertegas komitmen AS terhadap industri bahan bakar fosil, yang dinilai sebagai penyumbang utama perubahan iklim.
Respons Global terhadap Keputusan AS
Penarikan Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris memicu kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan melemahkan upaya global untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan dapat memberikan dorongan bagi negara-negara penghasil emisi besar, seperti China dan India, untuk mengurangi komitmen mereka.
Selain itu, Argentina, yang dipimpin oleh Presiden Javier Milei, juga menyatakan bahwa mereka tengah "mengevaluasi kembali" partisipasi mereka dalam perjanjian tersebut.
