Sumber: Kyodo | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam penangkapan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi dalam rangkaian kudeta militer yang berlangsung hari ini, Senin (1/2).
Saat ini, militer Myanmar telah menyatakan keadaan darurat dan akan berlangsung hingga satu tahun lamanya.
"Ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar," ungkap Stephane Dujarric, juru bicara Guterres, dalam sebuah pernyataan resmi yang dikutip Kyodo News.
Hari ini, parlemen Myanmar sebenarnya akan melakukan sidang perdana sejak pemilihan umum 8 November 2020 lalu. Pemilu dimenangkan oleh partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Baca Juga: Militer Myanmar tahan Suu Kyi, AS beri peringatan bakal ambil tindakan
Sayangnya, pihak oposisi, termasuk militer di dalamnya, menolak hasil pemilu tersebut dan menuding ada kecurangan yang masif di baliknya.
PBB sendiri menilai, kemenangan Suu Kyi dalam pemilu menunjukkan bahwa rakyat Myanmar memang menginginkan reformasi demokrasi.
"Hasil pemilihan umum mencerminkan keinginan yang jelas dari rakyat Myanmar untuk melanjutkan jalan reformasi demokrasi yang dimenangkan dengan susah payah," ungkap pernyataan PBB.
Guterres pun mendesak pimpinan militer Myanmar untuk menghormati kemauan rakyat yang tercermin dari hasil pemilu. Ia meminta militer untuk tetap berpegang pada norma demokrasi dan mengutamakan dialog untuk menyelesaikan perbedaan.
Aung San Suu Kyi ditahan bersama petinggi partainya
Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Senin (1/2). Kini, militer mengumumkan keadaan darurat nasional selama satu tahun.
Baca Juga: Ambil alih pemerintahan, militer Myanmar umumkan keadaan darurat nasional
Kepada Reuters, juru bicara NLD Myo Nyunt, mengatakan, Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan para pemimpin NLD lainnya telah ditangkap pada dini hari tadi.
Pada pemilihan di November tahun lalu, NLD memenangkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan. Tetapi, militer mengatakan, pemungutan suara itu curang.
NLD memenangkan 83% kursi yang tersedia dalam pemilihan 8 November dalam apa yang oleh banyak orang dianggap sebagai referendum terhadap pemerintahan sipil Suu Kyi.
Namun, militer membantah hasil tersebut, mengajukan pengaduan ke Mahkamah Agung terhadap Presiden Myanmar dan ketua komisi pemilihan.
Ketakutan akan kudeta militer meningkat, setelah militer baru-baru ini mengancam akan "mengambil tindakan" atas dugaan penipuan. Komisi pemilihan telah menolak tuduhan tersebut.
