/2025/11/13/401165448.jpg "Pemerintah AS Kembali Beroperasi, Namun Perpecahan Politik Tetap Menganga")
Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah Amerika Serikat (AS) dijadwalkan kembali beroperasi pada Kamis (13/11/2025), setelah mengalami penutupan terpanjang dalam sejarah negeri itu.
Selama 43 hari, shutdown ini telah mengacaukan lalu lintas udara, memotong bantuan pangan bagi warga berpenghasilan rendah, serta memaksa lebih dari 1 juta pegawai federal bekerja tanpa bayaran.
Namun, perpecahan politik yang memicu krisis tersebut masih jauh dari kata selesai.
Baca Juga: Ribuan Barista Starbucks di AS Gelar Mogok Massal Desak Kontrak Kerja
Paket pendanaan baru ini tidak banyak memberikan pembatasan terhadap Presiden Donald Trump dalam hal penahanan anggaran, sebuah langkah yang kerap menantang kewenangan konstitusional Kongres atas pengeluaran negara.
Selain itu, kesepakatan ini belum menyelesaikan isu subsidi kesehatan yang hampir kedaluwarsa, pemicu utama yang mendorong Partai Demokrat menolak rancangan anggaran.
Penutupan ini juga menyingkap perpecahan internal di tubuh Partai Demokrat antara kelompok progresif yang menuntut langkah tegas terhadap Trump dan kelompok moderat yang merasa ruang geraknya terbatas selama Partai Republik masih menguasai kedua kamar Kongres.
Tekanan politik pun meningkat terhadap Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer, meski ia menolak mendukung kesepakatan tersebut.
Gedung Putih menyatakan, pegawai federal yang bekerja tanpa bayaran selama shutdown akan menerima gaji yang tertunda mulai Sabtu, dan seluruh pembayaran akan selesai paling lambat Rabu pekan depan.
Kantor manajemen kepegawaian federal juga memerintahkan agar lembaga-lembaga yang sempat memecat pegawai selama shutdown mencabut keputusan itu dalam waktu lima hari.
Baca Juga: Harga Kopi Dunia Stabil, Pasar Menanti Kejelasan Soal Rencana Keringanan Tarif AS
Publik Menyalahkan Kedua Partai
Tidak ada pihak yang muncul sebagai pemenang. Survei Reuters/Ipsos menunjukkan 50% warga AS menyalahkan Partai Republik atas penutupan tersebut, sementara 47% menyalahkan Partai Demokrat.
Kondisi normal ini pun mungkin tak akan bertahan lama karena kesepakatan pendanaan hanya berlaku hingga 30 Januari, membuka peluang krisis baru awal tahun depan.
Shutdown kali ini unik karena tidak diwarnai perdebatan soal utang nasional AS yang kini mencapai US$38 triliun, yang masih diperkirakan bertambah sekitar US$1,8 triliun per tahun.
Baca Juga: Sebagian Besar Negara Berkembang Dinilai Mampu Bertahan dari Tekanan Tarif AS
Para senator Demokrat berpendapat penderitaan ekonomi akibat shutdown, termasuk tertundanya bantuan federal dan gaji pegawai, layak dijalani demi menyoroti lonjakan biaya asuransi kesehatan yang mengancam sekitar 24 juta warga Amerika.
“Kesehatan rakyat Amerika adalah perjuangan yang layak diperjuangkan,” ujar anggota DPR dari Georgia, Hank Johnson, kepada Reuters pada Kamis (13/11/2025).
“Rakyat kini lebih memahami besarnya risiko yang kita hadapi, dan karena itulah mereka ingin kita tetap berjuang.”
Meski begitu, Partai Demokrat tidak memperoleh jaminan konkret atas perpanjangan subsidi kesehatan.
Mereka hanya mendapatkan janji bahwa Senat yang dikuasai Republik akan menggelar pemungutan suara terkait isu tersebut, tanpa kepastian hasilnya.
Baca Juga: Harga Kopi Asia Bergerak Beragam: Vietnam Melemah, Diskon Indonesia Menyempit
