Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - KHARTOUM. Kelompok pro-demokrasi Sudan pada hari Minggu (7/11) mendeklarasikan aksi pembangkangan sipil dan pemogokan sebagai protes terhadap kudeta militer yang terjadi bulan lalu. Aksi ini terjadi di tengah pemutusan internet yang dilakukan pihak militer.
Dilansir dari Reuters, kelompok warga berkumpul di jalan-jalan pada hari Minggu di pusat ibukota, Khartoum. Serikat guru mengatakan pasukan keamanan menggunakan gas air mata di gedung Kementerian Pendidikan untuk Negara Bagian Khartoum untuk membubarkan aksi. Sekitar 87 orang ditangkap.
Di beberapa daerah di Khartoum timur, polisi juga menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran. Di sudut Khartoum lain, pasukan keamanan dengan pakaian sipil terlihat di samping polisi.
Baca Juga: AS hentikan bantuan ekonomi senilai US$ 700 ke Sudan karena kudeta militer
Di luar kota Khartoum, protes juga terjadi di kota Medani, Nyala, dan Atbara. Umumnya, para demonstran memprotes pengangkatan kembali loyalis Bashir di pemerintah daerah.
Komite perlawanan lokal dan Asosiasi Profesional Sudan (SPA), yang memimpin demonstrasi dalam pemberontakan yang menggulingkan otokrat lama Omar al-Bashir pada 2019, mengorganisir kampanye protes dan barikade untuk mencoba membalikkan pengambilalihan militer.
Pemutusan internet dan mogok kerja
Reuters melaporkan bahwa beberapa rumah sakit dan staf medis di Khartoum melakukan aksi mogok kerja, sementara yang lainnya masih bekerja secara normal.
Terputusnya internet juga membatasi arus informasi kepada warga. Sejumlah orang bahkan tidak mengetahui seruan pembangkangan sipil karena tidak bisa mengakses pengumuman di internet.
Baca Juga: Pemimpin militer Sudan: Bukan kudeta, semua ini untuk menghindari perang saudara
Layanan internet hampir sepenuhnya terganggu sejak kudeta 25 Oktober. Jangkauan telepon juga tidak merata. Kehidupan sehari-hari hampir terhenti setelah pengambilalihan, tetapi toko-toko, jalan dan beberapa bank telah dibuka kembali.
Berbicara pada konferensi pers pertamanya sejak pengambilalihan kekuasaan pada Rabu (27/10), Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan yang memimpin kudeta mengatakan, penggulingan kekuasaan dilakukan demi mencegah perang saudara.
Jenderal Burhan mengatakan, militer tidak memiliki pilihan lain selain membungkam para politisi yang menghasut orang-orang untuk melawan angkatan bersenjata.
Secara tegas, Burhan juga menyebut upayanya ini bukan merupakan kudeta. "Situasi bahaya yang kita lihat minggu ini bisa membawa negara ini ke dalam perang saudara," ungkap Burhan, seperti dikutip Reuters.
Unjuk rasa menentang pemerintah militer memburuk pada Selasa (26/10). Ribuan orang dilaporkan ikut serta dalam aksi unjuk rasa menentang pengambilalihan militer di jalan-jalan Khartoum dan Omdurman. Seorang pejabat kesehatan mengatakan, sedikitnya tujuh orang tewas akibat tembakan.
Burhan saat ini menyatakan, keadaan darurat di seluruh negeri dan memerintahkan militer Sudan untuk aktif menjaga keamanan. Ia berjanji untuk mengadakan pemilihan pada Juli 2023 dan menyerahkan pemerintahan ke pemerintah sipil.
