Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Terlepas dari kecurigaan pemerintahnya atas fungsi spionase, pengguna TikTok di AS nyatanya terus bertambah dari tahun ke tahun. Aplikasi buatan China mendapatkan 150 juta pengguna bulanan aktif di AS.
Dilansir dari Reuters, TikTok pada hari Senin (20/3) mengatakan bahwa jumlah pengguna bulanan mereka di AS naik hingga 50 juta sejak tahun 2020.
Jumlah tersebut menunjukkan popularitas TikTok yang sangat tinggi di AS, terutama di kalangan anak muda.
Peningkatan jumlah pengguna ini bertolak belakang dengan niat pemerintah Washington untuk memblokir aplikasi tersebut karena dicurigai memiliki tugas spionase dari pemerintah China.
Baca Juga: TikTok Kembali Terancam Dilarang di AS
Hari Jumat (17/3) pekan lalu, enam senator memberikan dukungan kepada undang-undang bipartisan untuk memberi Presiden Joe Biden kemampuan untuk melarang TikTok atas dasar keamanan nasional.
TikTok juga mengatakan bahwa pemerintahan Biden menuntut agar induk perusahaan mereka, ByteDance, untuk melepaskan saham mereka di layanan tersebut atau terpaksa diblokir.
Sekretaris Perdagangan AS, Gina Raimondo, kepada Bloomberg menjelaskan bahwa akan ada potensi konsekuensi politik jika nantinya TikTok benar-benar diblokir, salah satunya adalah kehilangan suara.
"Sisi politisi dalam diri saya berpikir Anda benar-benar akan kehilangan setiap pemilih di bawah 35 tahun, selamanya," katanya.
Baca Juga: Mulai Curiga dengan China, Selandia Baru Melarang TikTok pada Perangkat Negara
Beberapa pembuat konten TikTok populer di AS kabarnya akan datang ke Washington pekan ini untuk menjelaskan manfaat dari TikTok dan mengapa aplikasi tersebut tidak boleh dilarang.
Merespons keraguan pemerintah AS atas masalah keamanan data, TikTok mengatakan telah menghabiskan lebih dari US$ 1,5 miliar untuk memperkuat keamanan data pengguna. Mereka juga berulang kali menolak tuduhan mata-mata.
Bagi TikTok, rencana pemerintah AS untuk melakukan divestasi tidak akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keamanan nasional. Perubahan kepemilikan juga tidak akan menjamin aturan baru pada aliran data atau akses.
