Perang Balon Antara Korea Utara dan Korea Selatan Bisa Berbahaya, Ini Alasannya

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Perang balon antara Korea Utara dengan Korea Selatan dikhawatirkan akan lepas kendali.

Para pemimpin Korea Utara telah bersumpah akan melakukan pembalasan setelah Korea Selatan melanjutkan siaran kampanye melalui pengeras suara dan para aktivis menyebarkan selebaran propaganda melintasi perbatasan.

Aksi tersebut meningkatkan “perang balon” yang sedang berlangsung dan merusak hubungan bilateral antar kedua negara yang sudah buruk.

Mengutip The Independent, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea yang dikelola pemerintah pada hari Minggu, Kim Yo-jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, mengecam Korea Selatan karena menciptakan krisis baru.

“Ini adalah awal dari situasi yang sangat berbahaya,” kata Kim, salah satu anggota rezim yang berpengaruh.

Dia menambahkan, “Saya dengan tegas memperingatkan Seoul untuk segera menghentikan aktivitas berbahayanya yang akan semakin memicu krisis konfrontasi.”

Tidak lama setelah peringatan Kim, pada Minggu (9/6/2024), militer Korea Selatan mengatakan, Korea Utara kembali mengirimkan ratusan balon berisi sampah melintasi perbatasan dalam serangan kilat baru.

Mengutip AFP, sejak serangan terakhir dimulai pada Sabtu (8/6/2024) malam, Pyongyang telah mengirimkan sekitar 330 balon yang membawa kantong sampah ke Korea Selatan.

“Sejauh ini, sekitar 80 balon telah jatuh di wilayah kami dan tidak ada yang teridentifikasi di udara,” kata Kepala Staf Gabungan pada Minggu dalam sebuah pernyataan.

Dia menambahkan, analisis menunjukkan tidak ada zat yang berbahaya bagi keselamatan.

Pihak militer mengatakan, balon terbaru tersebut berisi kertas bekas dan plastik.

Pemerintah kota Seoul, serta pejabat di sekitar provinsi Gyeonggi, mengirimkan pesan teks peringatan kepada penduduk pada hari Sabtu, memperingatkan tentang balon tersebut.

Kedua negara bertetangga ini secara sporadis menerbangkan balon berisi materi propaganda melintasi perbatasan bersama sejak perang Korea pada awal tahun 1950an.

Mereka juga menggunakan siaran radio, pengeras suara, dan selebaran untuk mempengaruhi warga satu sama lain, mempromosikan ideologi dan sistem sosial mereka, serta mendorong tentara untuk membelot.

The Independent melaporkan, perang balon terbaru dimulai bulan lalu ketika Korea Utara melayangkan 200 balon berisi sampah sebagai tanggapan terhadap para aktivis di Korea Selatan, yang mengirimkan balon-balon yang membawa materi propaganda tentang masyarakat demokratis dan perangkat memori dengan video musik K-pop.

Perang psikologis tersebut telah berubah menjadi eskalasi nyata, dengan Seoul pekan lalu menangguhkan pakta non-permusuhan tahun 2018 yang bertujuan untuk menurunkan ketegangan militer.

Lee Sung-joon, juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, mengatakan komentar Kim menandai peningkatan ancaman verbal dari Korea Utara.

Lee mengklaim bahwa Korea Selatan melakukan siaran di lokasi di mana tentara terlindungi dengan baik dan siap untuk merespons dengan cepat jika diserang.

“Kami tidak berpikir mereka bisa memprovokasi kami dengan mudah,” katanya pada sebuah pengarahan pada hari Senin.

Para pakar strategis mengatakan kegagalan Korea Utara dalam memahami demokrasi berarti “perang balon” bisa menjadi tidak terkendali.

“Seoul tidak menginginkan ketegangan militer di perbatasan antar-Korea dan Pyongyang tidak ingin informasi dari luar mengancam legitimasi rezim Kim,” kata Leif-Eric Easley, profesor di Universitas Ewha, Seoul.

Easley menambahkan, bagi kedua belah pihak, meningkatnya ketegangan adalah proposisi yang berisiko.

"Korea Utara mungkin sudah salah perhitungan, karena demokrasi Korea Selatan tidak bisa begitu saja menghentikan peluncuran balon LSM seperti yang diharapkan oleh otokrasi,” paparnya.

Easley mengatakan pemerintah Korea Selatan sebelumnya telah mengubah undang-undang yang melarang warganya menerbangkan balon ke Korea Utara.

“Pada masa pemerintahan konservatif saat ini, pembatasan tersebut dianggap inkonstitusional. Jadi kebebasan LSM Korea Selatan untuk meluncurkan selebaran anti-rezim Kim belum diselesaikan secara hukum oleh Majelis Nasional dan pengadilan,” katanya kepada The Independent.

Para ahli juga berpendapat bahwa kampanye balon Korea Utara bertujuan untuk menciptakan perselisihan di Korea Selatan, khususnya mengenai sikap keras pemerintah konservatif terhadap Pyongyang.

“Peluncuran balon bukanlah tindakan yang lemah sama sekali. Ini seperti Korea Utara yang mengirimkan pesan bahwa di lain waktu, mereka dapat mengirim balon yang membawa bubuk senjata biologi dan kimia,” kata Kim Tae-woo, mantan presiden Institut Unifikasi Nasional Korea Selatan, kepada Associated Press.