Raja Thailand Bhumibol menyetujui kudeta militer

Senin, 26 Mei 2014 / 08:27 WIB

ILUSTRASI. Berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, menjelang pemilu penjualan semen kerap melonjak. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/wsj/foc/17.

Sumber: Bloomberg | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

BANGKOK. Komandan Militer Thailand Prayuth Chan-Ocha akan menunjuk perdana menteri sementara dan pimpinan legislatif untuk mengimplementasikan reformasi pemilihan umum dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Langkah ini dilakukan Prayuth setelah Raja Thailand Bhumibol Adulyadej menyutujui pengambilalihan pemerintah oleh militer pada 22 Mei lalu.

Terkait hal itu, menurut asisten staf kepala militer Parnuvach Narvakong, Prayuth dijadwalkan akan menghadiri Royal Command pada pukul 10.00 waktu setempat pada hari ini, setelah melakukan kudeta ke-12 di Negeri Gajah Putih tersebut sejak 1932.

Selain itu, kemarin (25/5), Prayuth juga sudah menggelar pertemuan dengan pimpinan bank sentral, bursa Thailand, dan pemimpin ekonomi lainnya untuk mendiskusikan kebijakan ekonomi. Tujuannya tak lain untuk melindungi perekonomian Thailand seiring terjadinya krisis politik di negara tersebut.

Junta militer turut berkontribusi pada perlambatan ekonomi di Thailad. Apalagi, pada kuartal pertama, ekonomi Thailand sudah mengalami kontraksi sebesar 0,6% akibat aksi unjuk rasa yang sudah berlangsung selama tujuh bulan. Selain menekan tingkat kepercayaan konsumen, tingkat pertumbuhan produksi industri juga melambat.

Tidak hanya itu saja, aksi unjuk rasa di ibukota negara yang disertai dengan kekerasan juga membuat sektor pariwisata negara tersebut terpuruk. Sekadar informasi, jumlah korban yang tewas sejak aksi unjuk rasa November lalu mencapai 28 orang.

"Fokus utama saat ini adalah mengerek kembali perekonomian yang memburuk. Apalagi saat ini, rakyat bawah tidak memiliki uang untuk makan sehingga menjadi penyebab utama telatnya pembayaran program pembelian beras. NCPO saat ini tengah mengatasi masalah tersebut dan hal ini dapat membantu agar ekonomi Thailand tidak semakin memburuk," jelas Thanavath Phonvichai, ekonom University of the Thai Chamber of Commerce di Bangkok.