Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
Sanksi tersebut diterapkan pada tahun 2016 dan 2017 sebagai upaya untuk memotong dana program nuklir dan rudal Korea Utara.
Pemantau sanksi PBB pada bulan Agustus lalu melaporkan bahwa Korea Utara terus mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya selama paruh pertama tahun 2021 yang melanggar sanksi PBB. Di saat yang sama, situasi ekonomi negara itu memburuk.
Kesalahan dalam pengelolaan ekonomi, bencana alam, serta penutupan perbatasan selama pandemi Covid-19 membuat Korea Utara berjuang menghadapi kerawanan pangan.
Rancangan resolusi baru yang diajukan Rusia dan China kali ini diharapkan bisa membuat dewan mengakui betapa sulitnya kondisi ekonomi Korea Utara dalam beberapa tahun terakhir.
Rancangan tersebut juga secara tegas menggarisbawahi perlunya menghormati masalah keamanan Korea Utara yang sah, dan memastikan kesejahteraan, martabat yang melekat, dan hak-hak orang di negara itu.
