Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Rusia dan China kembali mendesak Dewan Keamanan PBB agar mencabut sanksinya terhadap Korea Utara. Kedua negara tersebut berharap PBB segera menghapus larangan ekspor patung, makanan laut, dan tekstil Korea Utara.
Sebuah rancangan resolusi yang dikutip Reuters menunjukkan bahwa Rusia dan China berharap Dewan Keamanan PBB mencabut sanksi dengan maksud meningkatkan mata pencaharian penduduk sipil.
Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya. Sejak saat itu pula, Korea Utara terus mengalami kesulitan ekonomi yang kini menjadi semakin parah sejak terpaan bencana alam dan penutupan perbatasan akibat Covid-19.
Rancangan resolusi tersebut juga menyebutkan langkah-langkah lain yang sempat diusulkan oleh Rusia dan China pada tahun 2019. Di antaranya adalah mencabut larangan warga Korea Utara bekerja di luar negeri dan membebaskan proyek kerjasama kereta api dan jalan antar-Korea dari sanksi.
Baca Juga: Laporan terbaru WHO: Korea Utara masih tanpa kasus Covid-19
Pada tahun 2019, Rusia dan China mengadakan dua putaran pembicaraan informal mengenai rancangan resolusi, tetapi tidak pernah secara resmi mengajukannya untuk pemungutan suara.
Para diplomat PBB, yang berbicara secara anonim, pada hari Senin mengatakan bahwa kedua negara mitra Korea Utara itu masih belum menjadwalkan pembicaraan apapun mengenai rancangan resolusi baru mereka. Sebuah resolusi seperti itu membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia atau China untuk disahkan.
Ada pengecualian untuk alasan kemanusiaan
Dilansir dari Reuters, Dewan Keamanan PBB sebenarnya sudah mengizinkan pengecualian dengan alasan kemanusiaan. Bulan lalu, seorang penyelidik hak asasi manusia PBB juga menyerukan agar sanksi Korea Utara dilonggarkan karena adanya ancaman kelaparan.
Sanksi untuk sektor industri sempat dicabut atas permintaan Rusia dan China. Pencabutan sanksi tersebut sukses menghasilkan ratusan juta dolar bagi Korea Utara.
Baca Juga: Krisis ekonomi Korea Utara: Gunakan kupon pengganti uang hingga konsumsi angsa hias
Sanksi tersebut diterapkan pada tahun 2016 dan 2017 sebagai upaya untuk memotong dana program nuklir dan rudal Korea Utara.
Pemantau sanksi PBB pada bulan Agustus lalu melaporkan bahwa Korea Utara terus mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya selama paruh pertama tahun 2021 yang melanggar sanksi PBB. Di saat yang sama, situasi ekonomi negara itu memburuk.
Kesalahan dalam pengelolaan ekonomi, bencana alam, serta penutupan perbatasan selama pandemi Covid-19 membuat Korea Utara berjuang menghadapi kerawanan pangan.
Rancangan resolusi baru yang diajukan Rusia dan China kali ini diharapkan bisa membuat dewan mengakui betapa sulitnya kondisi ekonomi Korea Utara dalam beberapa tahun terakhir.
Rancangan tersebut juga secara tegas menggarisbawahi perlunya menghormati masalah keamanan Korea Utara yang sah, dan memastikan kesejahteraan, martabat yang melekat, dan hak-hak orang di negara itu.
