Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - BRUSSELS. Sembilan negara anggota Uni Eropa (UE) menyerukan kepada Komisi Eropa untuk menyusun proposal konkret guna menghentikan perdagangan antara blok tersebut dengan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Seruan itu disampaikan melalui sebuah surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas.
Baca Juga: Putin dan Xi Jinping Kecam Serangan Israel ke Iran, Sepakat Dorong Deeskalasi
Surat tersebut ditandatangani oleh para menteri luar negeri dari Belgia, Finlandia, Irlandia, Luksemburg, Polandia, Portugal, Slovenia, Spanyol, dan Swedia. Reuters memperoleh salinan surat tersebut pada Kamis (19/6).
Dalam suratnya, para menteri merujuk pada opini penasehat Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) pada Juli 2024 lalu, yang menyatakan bahwa pendudukan Israel dan pembangunan permukiman di wilayah Palestina adalah ilegal.
Mahkamah juga menyatakan bahwa negara-negara pihak ketiga seharusnya mengambil langkah untuk mencegah hubungan dagang dan investasi yang menopang situasi tersebut.
“Kami belum melihat adanya proposal untuk memulai pembahasan tentang bagaimana secara efektif menghentikan perdagangan barang dan jasa dari permukiman ilegal tersebut,” tulis para menteri.
Baca Juga: Bursa Kripto Iran Nobitex Diretas, Hacker Diduga Pro-Israel Curi Aset US$81 Juta
“Kami membutuhkan Komisi Eropa untuk mengembangkan usulan langkah konkret demi memastikan kepatuhan Uni Eropa terhadap kewajiban hukum sebagaimana diidentifikasi oleh Mahkamah,” lanjut mereka.
Sejauh ini, misi diplomatik Israel untuk Uni Eropa belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters.
UE: Mitra Dagang Terbesar Israel
Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar bagi Israel, mencakup sekitar sepertiga dari total perdagangan barang negara tersebut.
Pada 2024, nilai perdagangan dua arah antara UE dan Israel tercatat mencapai €42,6 miliar (sekitar US$48,9 miliar). Namun, tidak dijelaskan secara rinci berapa proporsi dari total perdagangan tersebut yang berasal dari produk permukiman.
Baca Juga: Israel Tutup Bandara Ben-Gurion, Larang Warga Negaranya Pergi ke Luar Negeri
Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot menegaskan bahwa kebijakan perdagangan Eropa harus sejalan dengan hukum internasional.
“Perdagangan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab hukum dan moral kita,” ujarnya kepada Reuters.
“Ini adalah soal memastikan bahwa kebijakan Uni Eropa tidak turut berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kelangsungan situasi yang ilegal,” tambahnya.
Evaluasi Hubungan UE-Israel Tengah Berlangsung
Surat dari sembilan negara anggota ini disampaikan menjelang pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa yang dijadwalkan berlangsung di Brussels pada 23 Juni 2025.
Baca Juga: Sinyal Bahaya! Pasar Saham Dunia Terancam Ambruk Jika AS Terlibat Perang Israel-Iran
Dalam pertemuan tersebut, para menteri akan membahas ulang hubungan politik dan ekonomi Uni Eropa dengan Israel.
Salah satu agenda penting adalah penilaian kepatuhan Israel terhadap klausul hak asasi manusia yang tercantum dalam perjanjian kemitraan antara UE dan Israel.
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya kekhawatiran atas situasi kemanusiaan di Gaza dan dinamika geopolitik terbaru di kawasan.
