Sumber: Al Jazeera,The Guardian | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Taiwan benar-benar meradang. Pemerintah Taiwan menuntut China untuk segera "mundur" dan menuduh Negeri Panda mengancam perdamaian. Hal ini diungkapkan setelah seorang pejabat Beijing menolak keberadaan batas laut antara dua wilayah.
Melansir The Guardian, Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, mendesak Beijing pada hari Selasa untuk "kembali ke standar internasional yang beradab". Pernyataan keras Wu dilakukan setelah juru bicara kementerian luar negeri China mengatakan tidak ada yang disebut garis tengah di Selat Taiwan "karena Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China."
Wu mengatakan kepada wartawan: “Garis tengah telah menjadi simbol untuk mencegah konflik militer dan menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan selama bertahun-tahun. Komentar kementerian luar negeri China setara dengan menghancurkan status quo."
"Saya menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengutuk PKC (Partai Komunis China) karena kata-kata dan perbuatannya yang berbahaya dan provokatif yang mengancam perdamaian ... China harus mundur," tambahnya dalam tweet.
Baca Juga: Xi Jinping: China tidak berniat berperang dengan negara mana pun
Seperti yang diketahui, China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, meskipun Taiwan telah memiliki pemerintahan sendiri selama lebih dari tujuh dekade.
The Guardian menyebut, Beijing telah meningkatkan tekanan di pulau demokrasi itu sejak presiden terpilih pada 2016, Tsai Ing-wen, menolak pandangannya bahwa Taiwan adalah bagian dari "satu China".
Tahun lalu, Taiwan menuduh China melanggar perjanjian diam-diam yang telah lama dipegang setelah jet tempurnya, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, melintasi garis median perairan yang memisahkan kedua sisi.
Baca Juga: Untuk sementara, Taiwan gagalkan aksi militer China
Aksi Washington ke Taiwan di bawah pemerintahan Donald Trump telah menjadi titik nyala lain dengan Beijing, karena AS dan China bentrok atas berbagai masalah perdagangan dan keamanan, serta pandemi virus corona.
