Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sudah hampir empat dekade atau 40 tahun Iran mengalami tekanan embargo ekonomi dari Amerika Serikat dan sekutunya dari negara-negara Barat. Sanksi ini diberikan karena Negeri Mullah ini dianggap bersikeras mengembangkan program nuklir.
Tercatat, Iran pertama kali dijatuhi sanksi ekonomi pada 1980. Embargo berlanjut saat AS dipimpin Presiden Bill Clinton menambah rangkaian sanksi pada Iran, dengan menghentikan perdagangan dan melarang investasi perusahaan-perusahaan AS di Iran.
Tahun 2015, saat AS di bawah Presiden Barrack Obama, sanksi ekonomi mulai mengendur setelah kesempatan tercapai antara Iran dengan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB menandatangani kesepakatan penghentian nuklir The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Baca Juga: Wamenlu melihat ada peluang Indonesia jadi penengah Iran dan AS
Arah perbaikan hubungan Iran dengan negara-negara Barat dan AS yang mulai membaik, kembali memburuk, bahkan lebih suram dari tahun-tahun sebelumnya, setelah Donald Trump meraih kemenangan dalam pemilihan Presiden AS. Trump menarik mundur AS dari kesepakatan karena menilai Iran sampai saat ini tetap menjalankan program nuklir.
Meski demikian, pernyataan Trump tersebut dibantah oleh The International Atomic Energy Agency (IAEA) yang bertugas sebagai pengawas langsung di Iran. Dikutip Kompas.com dari BBC, Kamis (9/1/2020), Trump bersikeras memberikan tekanan maksimal pada Teheran agar menegosiasikan kembali perjanjian nuklir.
Baca Juga: Krisis Iran: AS siap untuk negosiasi serius dengan Teheran
Pemerintah Iran menentang permintaan Trump tersebut. Akibat rentetan embargo yang kembali diberlakukan, pertumbuhan ekonomi merosot hingga menjadi 3,7% pada tahun 2017. Tambahan sanksi ekonomi memicu krisis ekonomi dan sempat membuat negara itu dilanda demo besar-besaran pada November 2019.
Ekonomi Iran sebenarnya telah mengalami resesi selama puluhan tahun sejak embargo Amerika sejak 1980-an. Namun, pelan-pelan negara ini bisa beradaptasi dengan sulitnya kondisi ekonomi pasca-embargo. Sebagai imbas sanksi baru, berdasarkan catatan International Monetary Fund (IMF), GDP Iran menyusut sampai sekitar 4,8% pada 2018 dan diperkirakan kembali menyusut hingga 9,5% pada 2019.
Baca Juga: Ini lima poin pidato Trump soal rudal Iran: Salahkan Obama hingga kritik NATO
IMF memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Iran bahkan menyentuh nol persen pada 2020.
Pembatasan minyak
Kendati menghadapi sanksi ketat, AS memberikan kelonggaran pada Iran, yakni selama enam bulan, negara itu bisa tetap menjual minyaknya ke negara yang diberikan pengecualian, seperti Rusia, Turki, China, India, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Italia, dan Yunani.
Pada tahun 2018, produksi minyak mentah Iran mencapai 3,8 juta barrel per hari (bpd). Merujuk data yang dirilis Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), Iran mengekspor sekitar 2,3 juta barrel per harinya.
Namun, keringanan itu tidak gratis. AS menetapkan pembatasan pada importir-importir yang membeli minyak dari Iran. Kondisi ini membuat penjualan minyak Iran rata-rata turun 1 juta barrel seharinya, seperti dikutip dari Bloomberg.
Baca Juga: Dunia mulai meragukan legalitas serangan drone AS yang tewaskan Soleimani
Kebijakan Trump ini membuat Iran kehilangan pemasukan hingga miliaran dollar AS. Kondisi lebih parah, yakni saat pelonggaran enam bulan dari AS berakhir, membuat negara itu makin kesulitan menjual minyaknya.
Pada Oktober 2019, masih dari data OPEC, produksi minyak mentah Iran turun hanya menjadi 2,1 juta barrel per hari. Ekspor minyak Iran jauh merosot dari sebelumnya hanya menjadi 260.000 barrel per hari.
Kendati demikian, menurut para analis, angka yang dirilis OPEC tersebut bisa jadi bukan angka riil. Ini karena Iran juga menjual minyaknya secara sembunyi-sembunyi pada negara lain. Dengan menjualnya di pasar gelap, kapal-kapal tanker Iran dituding mematikan sistem transponder identifikasi pelacakan kapal atau Automatic Identification System (AIS).
Baca Juga: Dubes dapat tugas diplomasi ekonomi, Indonesia sasar sejumlah perjanjian dagang
IMF memprediksi, dengan anjloknya penjualan minyak, Iran menghadapi kesulitan cadangan devisa, yang diperkirakan sudah turun hanya menjadi US$ 86 miliar atau terjun 20% dibandingkan tahun 2013. Pemerintah Iran memperkirakan bahwa pendapatan ekspor minyak akan berkurang sebesar 70% pada tahun fiskal Iran berikutnya.
Inflasi
Presiden Rouhani berhasil menurunkan inflasi menjadi 9%, meski perkiraan IMF inflasinya melonjak hingga 30,5% pada 2018, dan mencapai 35,7% pada 2019. Bank Dunia menyebutkan, inflasi yang tinggi di Iran terjadi pada bahan makanan, seperti daging yang harganya melonjak sampai 116 persen pada 2019.
Baca Juga: Kasihan, pengantin baru asal Kanada jadi korban jatuhnya pesawat Ukraina
Pusat Statistik Iran juga mencatat inflasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK) selama 12 bulan pada rumah tangga mencapai 42% pada akhir Oktober 2019. Harga makanan dan minuman melambung hingga 61% dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Harga tembakau juga naik hingga 80%. Kenaikan harga ini mendorong banyak antrean warga di depan toko-toko grosir yang disubsidi pemerintah, terutama daging yang memang dijatah pemerintah.
Baca Juga: Iran probe says Ukrainian jet was on fire before crash
Dalam upaya menurunkan harga daging yang merupakan kebutuhan pokok di Iran, pemerintah melarang ekspor ternak, serta berupaya mengimpor ratusan ribu sapi dan domba dari luar negeri.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Puluhan Tahun Diembargo AS, Bagaimana Ekonomi Iran?"
Penulis : Muhammad Idris
Editor : Erlangga Djumena
