CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.343.000   21.000   0,90%
  • USD/IDR 16.762   -3,00   -0,02%
  • IDX 8.415   53,27   0,64%
  • KOMPAS100 1.167   8,26   0,71%
  • LQ45 851   7,10   0,84%
  • ISSI 294   2,34   0,80%
  • IDX30 443   2,53   0,57%
  • IDXHIDIV20 514   2,99   0,59%
  • IDX80 131   1,10   0,84%
  • IDXV30 136   0,18   0,13%
  • IDXQ30 142   0,94   0,67%

Setelah Skotlandia menolak merdeka, lantas apa?


Jumat, 19 September 2014 / 14:38 WIB
Setelah Skotlandia menolak merdeka, lantas apa?
ILUSTRASI. Teh kelor kaya vitamin dan mineral, baik diminum setiap hari.


Sumber: BBC | Editor: Edy Can

LONDON. Warga Skotlandia telah memutuskan tetap bergabung dengan Inggris Raya. Mayoritas warga telah menyatakan sikap menolak untuk merdeka.

Yang jadi pertanyaan, setelah hasil referendum keluar, apa yang selanjutnya terjadi? Analis politik memberikan beberapa perkiraan  mengenai apa yang terjadi ke depannya.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah Inggris menunaikan janjikan untuk memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen Skotlandia yang berbasis di Holyrood, Edinburgh. Sebelumnya, tiga partai besar Inggris yakni Partai Konservatif, Partai Buruh dan Partai Liberal Demokrat setuju akan memberikan delegasi yang lebih besar kepada Holyrood.

Dalam masa kampanye, ketiga partai ini telah meneken sumpah untuk mendelegasikan kekuasaan kepada Skotlandia lebih besar jika menolak merdeka dari Inggris Raya. Perdana Menteri Inggris David Cameron dan anggota Parlemen Skotlandia Gordon Brown telah menyusun rancangan perubahan. Rancangan ini sendiri telah didukung oleh berbagai pihak.

Sehingga setelah hasil referendum resmi keluar, Perdana Menteri David Cameron akan menunjuk Lord Smith Kelvin untuk mengawasi pendelegasian kewenangan soal pajak, anggaran belanja dan kesejahteraan. Cameron mengatakan, rancangan undang-undang itu akan selesai pada Januari nanti sesuai dengan rancangan yang disusun bersama Brown.

Namun, pemberikan kewenangan yang lebih besar kepada Holyrood tidaklah mudah. Sebab, tiga partai memiliki sikap yang berbeda-beda.

Contohnya soal alokasi dana hibah kepada Holyrood. Selama ini, Parlemen Skotlandia dibiayai melalui dana hibah dan besarannya ditentukan dengan formula Barnett.  Formula Barnett ini merupakan pengucuran dana hibah kepada daerah berdasarkan jumlah populasi.

Ketiga partai Inggris setuju mempertahankan skema ini. Namun, terdapat perbedaan signifikan antar  partai mengenai perubahan tersebut.

Partai Buruh ingin memberikan Holyrood kewenangan menaikan pajak penghasilan hingga 15 pence per poundsterling. Tetapi Partai Buruh menampik memberikan kewenangan memangkas tarif atas pajak penghasilan.

Sementara, Partai Konservatif menawarkan, parlemen Skotlandia mengontrol seluruh tarif pajak penghasilan dan cukai. Holyrood juga bertanggung jawab atas 40% anggaran belanjanya.  Partai Liberal Demokrat menawarkan, Skotlandia kekeuasaan atas pajak penghasilan, warisan dan pajak pertambahan nilai.

Ke depannya, partai-partai ini akan bernegosiasi sehingga bisa menghasilkan satu proposal yang disepakati bersama. Negosiasi ini juga akan melibatkan Partai Nasional Skotlandia.  Ketua Partai Nasional Skotlandia Alex Salmond akan memainkan peran sentral.

Salmond saat ini masih menjabat sebagai ketua desentralisasi Skotlandia. Dia sendiri sudah bertekad memperjuangan kewenangan maksimal bagi warga Skotlandia termasuk kontrol penuh atas pajak penghasilan, pajak korporasi  dan memperluas kontrol atas kesejahteraan.




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×