Sidang Pemakzulan Sara Duterte Dimulai, Politik Filipina Kian Memanas

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - MANILA. Sara Duterte menghadapi ujian politik terbesar dalam kariernya setelah Senat Filipina dijadwalkan bersidang sebagai pengadilan pemakzulan pada Senin (18/5/2026). Sidang ini dipandang sebagai pertarungan politik penting yang dapat menentukan masa depan politik putri mantan Presiden Filipina tersebut.

Persidangan pemakzulan ini menjadi sorotan karena berpotensi mengakhiri peluang Sara Duterte untuk maju dalam pemilihan presiden Filipina 2028. Sebaliknya, jika mampu bertahan, posisinya justru dapat semakin kuat sebagai kandidat utama penerus rival politiknya, Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang secara konstitusi tidak dapat mencalonkan diri kembali.

Situasi politik di Filipina memanas hanya beberapa hari setelah terjadi kekacauan dan aksi baku tembak di gedung Senat. Peristiwa tersebut dipicu kemunculan kembali senator pro-Duterte, Ronald "Bato" dela Rosa, yang sebelumnya bersembunyi dan menjadi buronan International Criminal Court.

Kemunculan dela Rosa terjadi saat parlemen Filipina bersiap melakukan voting pemakzulan terhadap Sara Duterte pada 11 Mei lalu. Kehadirannya menjadi penentu dalam pemungutan suara di Senat yang menghasilkan terpilihnya loyalis Duterte, Alan Peter Cayetano, sebagai presiden Senat sekaligus pejabat yang memimpin sidang pemakzulan.

Baca Juga: Harga Emas Dunia Jatuh ke Level Terendah 1,5 Bulan akibat Lonjakan Harga Minyak

Ujian Politik Terbesar Sara Duterte

Sara Duterte, 47 tahun, menghadapi ancaman larangan menduduki jabatan publik apabila terbukti bersalah dalam sidang tersebut. Ia dituduh menyalahgunakan dana publik, memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, serta mengancam keselamatan Presiden Marcos, ibu negara, dan mantan ketua parlemen Filipina.

Namun, Sara Duterte membantah seluruh tuduhan tersebut.

Kasus ini juga berlangsung di tengah persoalan hukum yang dihadapi ayahnya, mantan Presiden Rodrigo Duterte, yang tengah menunggu proses persidangan di ICC terkait kebijakan perang melawan narkoba yang menewaskan ribuan orang selama masa pemerintahannya.

Presiden Marcos sendiri berusaha menjaga jarak dari proses pemakzulan tersebut. Ia menyebut perkara itu sepenuhnya merupakan urusan legislatif.

Hubungan politik antara Marcos dan Duterte sebelumnya sempat solid ketika keduanya berpasangan dalam pemilu 2022. Namun, hubungan itu kemudian retak dan berkembang menjadi konflik politik terbuka, termasuk keputusan pemerintahan Marcos menyerahkan Rodrigo Duterte kepada ICC.

Perubahan Kekuatan Politik di Senat

Analis menilai perubahan kepemimpinan Senat yang dipicu oleh kembalinya dela Rosa berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan politik di majelis tinggi Filipina. Dari total 24 senator yang akan bertindak sebagai juri dalam sidang pemakzulan, sebagian diketahui merupakan loyalis atau sekutu politik keluarga Duterte.

Untuk menjatuhkan vonis bersalah terhadap Sara Duterte, diperlukan dukungan dua pertiga anggota Senat.

“Dengan adanya mayoritas baru saat ini, berkat upaya Senator Bato, proses penuntutan terhadap Wakil Presiden Sara di pengadilan pemakzulan menjadi sedikit lebih sulit,” kata profesor administrasi publik Universitas Makati, Ederson Tapia.

Baca Juga: Supertanker Agios Fanourios I Kembali Berlayar ke Vietnam Setelah Ditahan AL AS

Drama Kembalinya Senator Buronan

Kembalinya dela Rosa setelah enam bulan bersembunyi memicu drama politik besar di Filipina. Mantan kepala kepolisian nasional itu sempat berlindung selama beberapa hari di kompleks Senat yang dijaga ketat.

Situasi berubah kacau setelah muncul kabar bahwa aparat akan segera menangkapnya. Insiden tersebut memicu kepanikan, suara tembakan, dan pelarian dela Rosa hanya beberapa jam kemudian.

Sebagai mantan pelaksana utama kebijakan perang melawan narkoba era Rodrigo Duterte, dela Rosa dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemerintahan Marcos pada Jumat lalu mengonfirmasi bahwa mereka akan mengupayakan penangkapannya.

Hingga kini, keberadaan dela Rosa belum diketahui. Ia membantah seluruh tuduhan dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung Filipina untuk memblokir penangkapannya. Menurut dela Rosa, tidak ada dasar hukum untuk menjalankan surat perintah dari pengadilan asing, meskipun pandangan tersebut ditolak oleh jaksa negara Filipina.