Reporter: Djumyati Partawidjaja | Editor: Djumyati P.
WASHINGTON. World bank baru saja mengeluarkan laporan berjudul “The puppet masters: How the corrupt use legal structures to hide stolen assets and what to do about it”. Laporan ini mengenai studi komprehensif yang memeriksa jaringan korupsi berskala besar dari para pejabat publik dan membongkar aset-aset yang sudah diambil oleh perusahaan jadi-jadian (baik dalam bentuk perusahaan, yayasan, maupun gabungan perusahaan/trust).
“Kita harus bisa membuat transparansi perusahaan masuk menjadi agenda nasional dan internasional,” tutur Emile van der Does de Willebois World Bank Senior Financial Sector Specialist yang memimpin StAR . Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) adalah proyek kerjasama World Bank dan United Nations Office on Drugs and Crime untuk mendukung upaya pemberantasan dana-dana korupsi yang selama ini bisa bergerak dengan leluasa.
Misalnya saja dalam kasus Anglo Leasing di Kenya. Pada tahun 2002 pemerintah mengundang para pengusaha untuk bisa mengikuti tender proyek penggantian sistem printing paspor. Dalam tender ini Pemerintah Kenya bukannya menerima tawaran dari sebuah perusahaan Prancis senilai € 6 juta, mereka malah memilih untuk menandatangani kontrak senilai € 31,89 juta dengan Anglo-Leasing and Finance Ltd. Perusahaan itu bisa dikatakan perusahaan tidak terkenal dari Inggris dengan alamat kantor PO Box di Liverpool.
Selain itu di Amerika diselidiki juga kasus DaimlerChrysler Automotive Rusia (DCAR). Pada Maret 2010 DCAR dinyatakan bersalah karena dianggap sudah melakukan konspirasi untuk menyuap para pejabat di luar negeri. Putusan pengadilan menemukan Daimler telah melakukan 25 pembayaran suap lewat sejumlah akun bank di Latvia, Swiss, dan Amerika Serikat, dan beberapa daerah yurisdiksi lain yang tidak disebutkan. Akun-akun itu atas nama 27 perusahaan yang terdaftar di dalam 7 yurisdiksi negara, yaitu Bahama, Costa Rica, Cyprus, Irlandia, Seychelles, Inggris, dan Amerika Serikat.
Laporan yang disusun oleh StAR ini membeberkan 150 kasus korupsi besar dan memeriksa praktek-praktek registrasi dan pengumpulan data dari 40 yurisdiksi dengan melibatkan 77 pakar dari 33 daerah yurisdiksi untuk bisa mengungkapkan penyalahgunaan struktur hukum lintas negara. Selain itu laporan ini juga memberikan beberapa rekomendasi bagi para pemangku kepentingan. Rekomendasi-rekomendasi itu antara lain:
Pemerintah negara-negara harus mengadopsi strategi untuk memerangi penyalahgunaan perusahaan dan yayasan untuk bisa mengungkapkan dana-dana busuk. Strategi ini harus menentukan tipe perusahaan apa saja dalam yurisdiksinya yang biasa dipakai untuk menyembunyikan kejahatan dan bagaimana membuat struktur-struktur itu bisa lebih transparan. Para pemegang saham perusahaan-perusahaan seperti ini juga harus bisa dihancurkan atau dibuat tidak berdaya.
Semua penyedia layanan finansial dan perusahaan harus selalu memeriksa pemilik yang menerima manfaat dan terus melakukan monitor untuk memastikan keakuratan informasi. Penyedia layanan hukum, finansial, dan administratif (incorporation and management) akan menjadi posisi yang paling penting untuk membedakan kliennya sebagai perusahaan yang fiksi tapi legal atau perusahaan yang betul-betul ada.
Semua perusahaan yang terdaftar harus menyediakan standard minimum tertentu dan informasi juga bisa mudah diakses secara online. Minimum informasi yang harus ada adalah pemegang saham, para anggota direktur, dan latar belakang berdirinya perusahaan tersebut.
Memperkuat kemampuan investigasi. Caranya dengan meningkatkan training dan memastikan adanya SDM yang cukup dan sumber dana untuk bisa membuat investigasi yang kompleks dan lintas negara.
