kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.632.000   22.000   0,84%
  • USD/IDR 17.880   -62,00   -0,35%
  • IDX 6.340   108,24   1,74%
  • KOMPAS100 839   16,49   2,00%
  • LQ45 637   8,89   1,42%
  • ISSI 218   3,63   1,69%
  • IDX30 358   3,90   1,10%
  • IDXHIDIV20 444   3,51   0,80%
  • IDX80 96   1,59   1,69%
  • IDXV30 119   0,82   0,69%
  • IDXQ30 115   1,03   0,91%

Suu Kyi: Pengadilan Dunia tak punya yurisdiksi kasus Rohingya


Rabu, 11 Desember 2019 / 21:42 WIB
ILUSTRASI. Aung San Suu Kyi membacakan pidato pembelaan di hadapan Pengadilan PBB alias Pengadilan Dunia soal Rohingya. REUTERS/Athit Perawongmetha


Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemimpin Myanmar sekaligus penerima nobel perdamaian Aung San Suu Kyi membacakan pidato pembelaan di hadapan Pengadilan PBB alias Pengadilan Dunia. Perkara diajukan oleh Gambia yang menduga Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingnya.

Mengutip Reuters, Rabu (11/12). Suu Kyi dalam pidatonya menyatakan Pengadilan Dunia tak punya yurisdiksi dalam memeriksa perkara dugaan genosida ini.

Baca Juga: Efek perang dagang, keuntungan maskapai global menukik tajam tahun ini

“Pemohon (Gambia) mengajukan gugatan berdasarkan konvensi genosida. Kami bagaimanapun tengah berurusan dengan konflik bersenjata internal, yang dimulai dengan serangan terkoordinasi dan komprehensif oleh Tentara Keselamatan Arakan Rohingya (ARSA), dan direspon militer Myanmar,” katanya.

Dinilai jadi konflik internal Myanmar, Suu Kyi menambahkan jika memang terjadi kejahatan kemanusiaan, tuntutan hukum mesti dilakukan oleh peradilan militer Myanmar. Ia mencatat intervensi hukum internasional baru baru dapat dilakukan setelah satu negara gagal melakukan tuntutan hukum mandiri.

2017 lalu Militer Myanmar melakukan serangan bersenjata ke Rakhine terhadap Muslim Rohingya. Investigasi PBB menduga 10.000 orang tewas atas serangan tersebut, sementara ratusan ribu lainnya mengungsi ke Bangladesh.

Baca Juga: Outlook Bank Dunia tahun 2020: Konsumsi lebih lambat

“Kami berharap Pengadilan tidak mengambil tindakan apapun yang dapat memperburuk konflik bersenjata yang sedang berlangsung,” lanjutnya.




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×