/2022/01/05/1021963472.jpg "Taiwan Peringatkan Risiko Celah Pertahanan jika Anggaran Militer Tertahan")
Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Pemerintah Taiwan memperingatkan bahwa penundaan pengesahan anggaran khusus militer senilai US$ 40 miliar berisiko menciptakan celah serius dalam garis pertahanan bersama menghadapi ancaman China.
Peringatan itu disampaikan Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koo, di tengah kebuntuan politik di parlemen yang dikuasai oposisi.
Presiden Taiwan Lai Ching-te kembali mendesak parlemen agar segera menyetujui tambahan anggaran pertahanan tersebut.
Anggaran itu diajukan tahun lalu sebagai respons atas meningkatnya tekanan dan ancaman militer dari China, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.
Namun, rencana tersebut tersendat karena penolakan dari partai oposisi utama, Kuomintang (KMT).
Oposisi menolak membahas proposal pemerintah dan justru mengajukan versi anggaran yang lebih kecil, yang hanya membiayai sebagian pembelian senjata dari Amerika Serikat.
Baca Juga: China Menggelar Latihan Militer Terbesar di Sekitar Taiwan
KMT menyatakan mendukung penguatan pertahanan, tetapi menolak memberikan cek kosong kepada pemerintah. Mereka menegaskan parlemen memiliki hak untuk menelaah anggaran secara menyeluruh dan menyalahkan Presiden Lai atas kebuntuan yang terjadi.
Menanggapi hal itu, Lai menegaskan dirinya tidak pernah meminta parlemen menyetujui anggaran tanpa pembahasan. Pemerintah, kata dia, siap memberikan penjelasan rinci terkait kebutuhan dan rencana belanja pertahanan.
“Pertahanan nasional menyangkut keamanan, kedaulatan, dan kelangsungan hidup negara. Ini seharusnya menjadi titik persatuan untuk menghadapi tantangan dari luar,” ujar Lai.
Ia juga menyinggung langkah sejumlah negara di kawasan, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina, yang sama-sama meningkatkan belanja pertahanan mereka.
Baca Juga: Perang Taiwan: Skenario Paling Berbahaya Abad Ini
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Wellington Koo mengatakan Taiwan telah melakukan pembahasan intensif dengan Amerika Serikat terkait jenis persenjataan yang dibutuhkan.
Menurutnya, posisi Taiwan sangat krusial dalam arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik, khususnya di jalur “rantai pulau pertama” yang membentang dari Jepang hingga Filipina.
“Kami tidak ingin Taiwan menjadi titik lemah dalam postur pencegahan kolektif di Indo-Pasifik,” tegas Koo.
Amerika Serikat merupakan pendukung internasional terpenting Taiwan meski tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Washington secara terbuka mendukung rencana anggaran pertahanan tersebut.
Bahkan, pada Desember lalu, pemerintah AS mengumumkan paket penjualan senjata senilai US$ 11,1 miliar kepada Taiwan, yang disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah.
Namun, dukungan AS ini kembali memicu ketegangan dengan Beijing. Pemerintah China menegaskan bahwa isu Taiwan adalah urusan dalam negerinya.
Juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, Zhu Fenglian, menyatakan AS harus berhenti mencampuri urusan internal China.
Baca Juga: Pemimpin Baru Oposisi Taiwan Peringatkan Risiko Perang dengan China
Presiden Lai menegaskan penguatan pertahanan Taiwan bukan bertujuan untuk menyerang pihak lain, melainkan untuk melindungi sistem kehidupan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Taiwan.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah anggota parlemen AS mendesak parlemen Taiwan agar segera meloloskan anggaran tersebut. Beberapa di antaranya mengkritik sikap oposisi yang dinilai menghambat penguatan pertahanan dan terlalu dekat dengan Beijing.
“Ancaman dari China semakin nyata. Pengesahan anggaran pertahanan ini mencerminkan tekad Taiwan sekaligus tanggung jawab kami sebagai bagian dari komunitas internasional,” pungkas Lai.
