Sumber: Xinhua | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - KIEV. Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal pada hari Rabu mengumumkan, hanya 300 dari 3.000 lebih perusahaan milik negara (BUMN) yang akan tetap dalam pengelolaan negara. Sementara, sisa yang lain akan dikenakan privatisasi.
"Ada lebih dari 3.000 perusahaan milik negara di Ukraina, dan tidak ada satu pun pemerintah Ukraina yang mampu secara efektif mengelola sejumlah besar perusahaan ... Itulah mengapa kami sekarang berada di tahap akhir penyusunan RUU yang akan menentukan daftar fasilitas untuk tetap di bawah kendali negara. Strategi kami adalah mengelola sekitar tiga ratus perusahaan," kata Shmyhal dalam rapat pemerintah, Rabu (12/8/2020), seperti yang dilansir Xinhua.
Shmyhal menambahkan, perusahaan yang bergerak di bidang keamanan nasional, energi, monopoli alam, dan perusahaan yang memiliki kepentingan sosial akan terus dikelola oleh negara.
Baca Juga: Dikepung militer Rusia, Ukraina undang NATO gelar latihan militer bersama
Pada 7 Maret 2018, undang-undang privatisasi mulai berlaku di Ukraina, yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur pengalihan properti negara ke tangan swasta, memerangi korupsi, dan memperkuat perlindungan hak investor.
Dokumen tersebut membagi semua objek privatisasi menjadi dua kelompok. Yang pertama mencakup objek privatisasi kecil - aset milik negara bagian dan kota, yang nilainya tidak melebihi 250 juta hryvnia atau setara dengan US$ 9 juta. Kelompok kedua mencakup aset senilai lebih dari 250 juta hryvnia, yang disebut objek privatisasi skala besar.
Selama dua tahun terakhir, lelang untuk penjualan objek privatisasi skala kecil, yang diadakan melalui platform elektronik ProZorro.Sale, telah memberikan pemasukan bagi Ukraina dengan nilai lebih dari 2,5 miliar hryvnia atau US$ 90,6 juta.
