Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Sejumlah maskapai penerbangan besar di Amerika Serikat mendesak pemerintah untuk memberikan dana talangan lebih dari US$ 50 miliar dalam paket bantuan kebijakan yang segera diluncurkan. Anjloknya frekuensi penerbangan akibat pandemi virus corona jadi alasan.
Melansir Reuters, Kamis (17/3) Asosiasi perjalanan mengingatkan agar Gedung Putih segera ambil tindakan guna mencegah menipisnya likuiditas maskapai yang diprediksi akan ludes akhir tahun, atau bahkan lebih cepat, jika pembayaran maskapai ikut tersendat. Tanpa aksi nyata segera, maskapai dan sejumlah sektor terkait bakal memangkas puluhan ribu pekerjanya.
Baca Juga: Temukan vaksin virus corona, hari ini AS uji coba ke 45 sukarelawan
Maskapai Amerika yang terdiri misalnya dari American Airlines, United Airlines, Deltar Air Lines, Southwest Airlines, dan lainnya memprediksi industri dirgantara AS butuh pinjaman US$ 25 miliar, dan hingga US$ 10 miliar kelonggaran pajak hingga 2021. Sementara bisnis kargo setidaknya membutuhkan US% 8 miliar dalam bentuk hibah maupun pinjaman. Kemudian Bandara butuh US$ 10 miliar sebagai dana darurat.
Dana ini akan digunakan para maskapai terkait larangan terbang domestik yang mengharuskan mereka mengembalikan biaya tiket ke penumpang. Biaya pengembalian ini diprediksi bakal mencapai US$ 7 miliar hingga US$ 10 miliar.
Sementara itu, Boeing Co juga tengah mencari bantuan keuangan jangka pendek secara bagi bagi dirinya sendiri maupun para pemasoknya. Sumber Reuters bilang Boeing masih ini pihaknya juga tengah melakukan lobi dengan Gedung Putih dan otoritas hukum terkait. Sayang, belum jelas berapa dana yang dibutuhkan Boeing.
“Kita mesti mendukung industri penerbangan, ini bukan kesalahan mereka. Kami akan mendukung mereka, kami akan sangat membantu mereka,” kata Presiden AS Donald Trump.
Baca Juga: Trump sebut corona sebagai virus China, hubungan kedua negara kian runcing
Sementara Delta Air menurut sumber Reuters kini juga tengah bernegosiasi dengan sejumlah bank untuk meminta pinjaman US$ 4 miliar. Delta diperkirakan akan memangkas hingga 40% penerbangannya dalam beberapa bulan ke depan.
Adapun Southwest dalam keterangan resminya, Senin (16/3) lalu telah mengamankan pinjaman US$ 1 miliar dan akan langsung digunakan. Southwest baru akan melakukan penerbangan jika setengah kapasitas pesawat terisi. Hal ini diprediksi bakal memangkas penumpang mereka hingga 20% sejak 14 April 2020 hingga 5 Juni 2020.
Adapula United Ariline mengaku telah kehilangan satu juta penumpang hanya dalam dua minggu awal Maret 2020. Perusahaan memproyeksikan pendapatannya pada Maret 2020 bakal berkurang menyusut lebih dari US$ 1,5 miliar dibandingkan Maret 2019. United akan mengurangi 50% penerbangannya sejak April hingga Mei.
Presiden Asosiasi Pilot Joe DePete Senin (16/3) mengimbau pemerintah agar stimulus ekonomi yang akan diberikan bagi industri penerbangan juga mesti mencakup perlindungan pekerja baik bagi maskapai yang keuangannya sudah terpukul maupun yang belum.
Baca Juga: Cegah penyebaran virus corona, Uniqlo menutup seluruh gerainya di AS untuk sementara
Hal ini juga diamini oleh Senator dari Partai Demokrat Ed Merkey yang menyerukan agar para maskapai yang menerima dana talangan mesti melindungi konsumennya untuk tak mengubah ketentuan biaya pembatalan tiket, termasuk menjamin tidak ada pemangkasan pekerja.
“Ini juga waktu yang tepat untuk mengembangkan strategi jangka panjang industri penerbangan AS untuk mengurangi jejak karbon,” katanya.
Dua sumber Reuters bilang, para etinggi maskapai misalnya United, Delta, America Ariline, Southwest Hawaiian Airlines, Atlas Air, Jetblue Airways telah teken kesepakatan terkait syarat-syarat tersebut.
Sementara Penasihat Ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow bilang stimulus ini sejatinya bukan dana talangan, melainkan bantuan likuiditas dan arus kas ke maskapai penerbangan.
Baca Juga: Trump bujuk perusahaan Jerman untuk produksi vaksin hanya untuk AS, Berlin berang!
“Tidak ada maskapai yang bangkrut. Namun, jika mereka memang kesulitan likuidiyas, kami akan membantu. Kami akan berdiskusi dengan parlemen, dan senat untuk mencari solusi. Dan tentu saja dengan Departemen Keuangan dan bank sentral yang punya otoritas soal ini,” katanya.
