Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - STOCKHOLM/BRUSSELS. Pada hari Kamis, kelompok advokasi privasi asal Austria, Noyb (None Of Your Business), mengajukan keluhan terhadap enam perusahaan China, termasuk TikTok, Shein, Xiaomi (1810.HK), dan tiga perusahaan lainnya, dengan tuduhan bahwa mereka telah mengirim data pengguna Uni Eropa secara ilegal ke China.
Kasus ini menarik perhatian global, terutama terkait dengan isu keamanan data pribadi di era digital yang semakin terhubung secara global.
Kasus Pertama Noyb Terhadap Perusahaan China
Noyb, yang sebelumnya dikenal karena mengajukan keluhan terhadap perusahaan-perusahaan besar asal Amerika Serikat seperti Apple (AAPL.O), Alphabet (GOOGL.O), dan Meta (META.O), kini mengarahkan perhatiannya pada perusahaan-perusahaan China.
Organisasi yang berbasis di Wina ini mengklaim bahwa data pribadi pengguna Eropa telah dipindahkan tanpa izin ke negara yang dianggap tidak memiliki perlindungan data yang memadai, yakni China.
Baca Juga: 19 Januari 2025 TikTok Angkat Kaki dari AS, Jutaan Pengguna Kecewa!
Ini adalah keluhan pertama Noyb yang menyasar perusahaan asal China, meskipun mereka telah mengajukan enam keluhan di empat negara Eropa terkait penghentian transfer data ke China.
Mereka juga berupaya agar para perusahaan yang terlibat dikenakan denda yang bisa mencapai 4% dari pendapatan global mereka.
Pengiriman Data ke China Tanpa Perlindungan yang Memadai
Menurut Noyb, sejumlah perusahaan besar seperti Alibaba (9988.HK), dengan platform e-commerce AliExpress, Shein, TikTok, dan Xiaomi, mengakui bahwa mereka mengirimkan data pribadi pengguna Eropa ke China. Selain itu, Temu dan WeChat milik Tencent (0700.HK) juga dituduh mentransfer data ke "negara ketiga" yang diduga besar kemungkinan adalah China.
Di bawah Regulasi Perlindungan Data Umum Uni Eropa (GDPR), transfer data pribadi ke luar Uni Eropa hanya diperbolehkan jika negara tujuan tidak merusak perlindungan data yang ada.
Baca Juga: Aplikasi Gratis Asal China Ini jadi Populer Jelang Potensi Pelarangan TikTok di AS
Dengan status China sebagai negara otoriter yang dikenal dengan pengawasan massal, Noyb menilai bahwa negara tersebut tidak menawarkan perlindungan data yang setara dengan standar Uni Eropa.
Kleanthi Sardeli, seorang pengacara perlindungan data di Noyb, menegaskan bahwa "mengirimkan data pribadi warga Eropa ke China jelas melanggar hukum dan harus dihentikan segera."
Pernyataan ini menyoroti perbedaan signifikan antara kebijakan perlindungan data yang diterapkan oleh Uni Eropa dan kebijakan China yang lebih mengutamakan kontrol dan pengawasan.
Respons Terhadap Regulasi dan Tindakan Negara Lain
Perusahaan-perusahaan China, terutama yang dimiliki oleh ByteDance seperti TikTok, telah menghadapi berbagai tantangan dengan regulator di banyak negara. TikTok, yang sudah menjadi sorotan di AS, kini menghadapi kemungkinan larangan aplikasi di Amerika Serikat yang dijadwalkan berlaku mulai Minggu ini.
Baca Juga: Heboh Kabar Elon Musk akan Akuisisi TikTok: Hanya Fiksi Belaka!
Selain itu, Komisi Eropa juga sedang menyelidiki TikTok terkait dugaan kegagalannya dalam membatasi intervensi pemilu, khususnya pada pemilihan presiden di Rumania pada bulan November.
Meskipun TikTok dan perusahaan China lainnya berusaha menanggapi berbagai tuntutan dan regulasi yang ada, pengawasan terhadap mereka di berbagai negara semakin ketat.
Salah satu alasan utama dari peningkatan pengawasan ini adalah ketidakpastian mengenai pengelolaan dan perlindungan data pengguna, yang menjadi masalah krusial dalam hubungan antara China dan negara-negara Barat.
