Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JENEWA. Pemerintah China pada hari Senin (22/2/2021) menolak "serangan fitnah" tentang kondisi Muslim Uighur yang tinggal di Xinjiang. Pernyataan ini dirilis ketika kekuatan Eropa dan Turki menyuarakan keprihatinan dan menyerukan akses PBB ke wilayah barat yang terpencil di negara tersebut.
Melansir Reuters, aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan bahwa setidaknya 1 juta Muslim ditahan di kamp-kamp di Xinjiang. China menyangkal pelanggaran dan mengatakan kamp-kampnya memberikan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, mereka mengambil tindakan kontra-terorisme sesuai dengan hukum dan Xinjiang menikmati "stabilitas sosial dan perkembangan yang baik" setelah empat tahun tanpa "kasus teroris".
Dia mengatakan, terdapat 24.000 masjid di Xinjiang, di mana masyarakat dari semua kelompok etnis juga menikmati hak-hak buruh.
Baca Juga: Diplomat senior China menyerukan pengaturan ulang hubungan dengan AS
“Fakta dasar ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada yang disebut genosida, kerja paksa, atau penindasan agama di Xinjiang,” kata Wang.
"Tuduhan yang menghasut seperti itu dibuat karena ketidaktahuan dan prasangka, itu hanya tuduhan yang jahat dan didorong secara politik dan jauh dari kebenaran," tambahnya seperti yang dikutip Reuters.
Pemerintahan Biden telah mendukung keputusan pemerintahan Trump pada menit-menit terakhir bahwa China telah melakukan genosida di Xinjiang. Dia mengatakan Amerika Serikat harus bersiap untuk menerapkan sanksi pada China.
Baca Juga: China nyalakan lonceng peringatan kepada Jepang dan AS lewat 2 kapal perang!
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengecam penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi yang disebut-sebut terjadi terhadap warga Uighur dalam "skala industri" di Xinjiang.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan bahwa penahanan sewenang-wenang terhadap etnis minoritas seperti Uighur di Xinjiang atau tindakan keras China terhadap kebebasan sipil di Hong Kong sangat membutuhkan perhatian dunia.
Mevlut Cavusoglu, Menteri Luar Negeri Turki, mengatakan pihaknya mengharapkan transparansi dari China tentang masalah ini dan menyerukan untuk melindungi hak-hak masyarakat Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang.
Baca Juga: Biden: China akan sulit menjadi pemimpin dunia jika masih terlibat pelanggaran HAM
Wang mengundang pemeriksaan oleh PBB tetapi tidak memberikan jadwal pasti.
“Pintu ke Xinjiang selalu terbuka. Orang-orang dari banyak negara yang telah mengunjungi Xinjiang telah mempelajari fakta dan kebenaran di lapangan. China juga menyambut Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi Xinjiang,” katanya, mengacu pada kepala hak asasi PBB Michelle Bachelet.
