New York Jadi Negara Bagian Pertama di AS yang Hentikan Pembangunan Pusat Data Baru

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Negara bagian New York menjadi wilayah pertama di Amerika Serikat yang menghentikan sementara pembangunan pusat data (data center) berkapasitas besar.

Kebijakan moratorium selama satu tahun ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa lonjakan pembangunan pusat data untuk mendukung kecerdasan buatan (AI) memicu kenaikan biaya listrik, membebani pasokan air, dan memberi tekanan pada masyarakat sekitar.

Baca Juga: Harga Tembaga Naik Selasa (14/7) Dipicu Kekhawatiran Gangguan Pasokan di Selat Hormuz

Mengutip Reuters, Gubernur New York Kathy Hochul mengumumkan moratorium tersebut pada Selasa (14/7/2026).

Kebijakan ini menempatkan New York di garis depan perdebatan nasional mengenai bagaimana mengatur infrastruktur yang dibutuhkan untuk menopang perkembangan teknologi AI.

Di satu sisi, perusahaan teknologi berlomba membangun pusat data baru untuk memenuhi kebutuhan komputasi AI.

Namun di sisi lain, para pembuat kebijakan dan regulator di puluhan negara bagian mulai mempertimbangkan aturan yang membatasi dampak pusat data terhadap jaringan listrik, tagihan energi, serta lingkungan dan masyarakat setempat.

"Ketika pembangunan pusat data mengancam menaikkan tagihan listrik, menguras sumber daya alam, dan menciptakan ketidakpastian bagi warga New York, menjadi tanggung jawab saya untuk bertindak dan memimpin," kata Hochul.

Baca Juga: Pengiriman Smartphone China Turun Selama Lima Kuartal Berturut, Ada Apa?

Selain moratorium, Hochul juga berencana mengajukan undang-undang untuk mencabut fasilitas pembebasan pajak penjualan bagi pusat data berskala besar.

Moratorium berlaku untuk pembangunan pusat data yang membutuhkan daya listrik 50 megawatt atau lebih.

Selama masa moratorium, New York State Department of Environmental Conservation tidak akan menerbitkan izin baru yang masih memerlukan persetujuan, kecuali permohonan yang sebelumnya telah dinyatakan lengkap.

Sebagai gantinya, Hochul meminta pemerintah negara bagian menyusun Generic Environmental Impact Statement (GEIS) atau kajian dampak lingkungan menyeluruh guna menetapkan standar yang konsisten bagi pembangunan pusat data baru sekaligus mengevaluasi dampak lingkungan dari pembangunan maupun operasional fasilitas tersebut.

Larangan pembangunan akan dicabut setelah pemerintah negara bagian menyelesaikan penyusunan standar tersebut.

Baca Juga: Rekor! Gaji 50 Youtuber Ternama Di Dunia Tembus US$ 1 Miliar, MrBeast Paling Tinggi

Pusat Data Picu Penolakan

Langkah New York diambil setelah parlemen negara bagian bulan lalu meloloskan rancangan undang-undang yang bertujuan memperketat pengawasan terhadap pembangunan pusat data. Namun, beleid tersebut hingga kini belum disahkan oleh gubernur.

Pejabat di kantor Hochul menyebut rancangan aturan tersebut cukup kompleks sehingga masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama legislatif negara bagian.

Pesatnya pembangunan pusat data di Amerika Serikat telah meningkatkan permintaan listrik secara signifikan, yang pada akhirnya mendorong kenaikan tarif listrik di berbagai wilayah. Kondisi ini memicu penolakan dari masyarakat maupun kalangan politik.

Survei Reuters/Ipsos menunjukkan hanya sekitar sepertiga warga Amerika Serikat yang mendukung laju pembangunan pusat data saat ini.

Mayoritas responden bahkan menyatakan akan menolak jika fasilitas tersebut dibangun di lingkungan tempat tinggal mereka.

Baca Juga: Dolar Stabil Jelang Data Inflasi AS, Yen Masih Tertekan di Tengah Waspada Intervensi

Sejumlah negara bagian telah mengajukan berbagai rancangan aturan untuk membatasi dampak pusat data terhadap biaya listrik dan lingkungan. Namun, New York menjadi negara bagian pertama yang secara resmi memberlakukan moratorium penuh atas pembangunan pusat data berskala besar.

Laporan New York Independent System Operator menunjukkan hingga Mei 2026 terdapat lebih dari 12 gigawatt beban listrik baru, termasuk pusat data, yang mengantre untuk terhubung ke jaringan listrik negara bagian tersebut.

Di sisi lain, data Departemen Energi Amerika Serikat menempatkan New York sebagai negara bagian dengan tarif listrik rumah tangga termahal kedelapan di AS.