Trump Ingin Tekanan Ekonomi Lebih Keras ke Iran, Ini Opsi yang Bisa Ditempuh AS

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

Perburuan Penghindar Sanksi

AS juga dapat terus menargetkan individu dan perusahaan Iran, China, maupun negara-negara Teluk yang membantu Tehran menghindari sanksi dan memperoleh pendapatan untuk membiayai perang.

Namun, pendekatan tersebut dinilai seperti permainan "kucing dan tikus". Setelah satu perusahaan dikenai sanksi, Iran dapat membentuk entitas baru untuk menggantikannya.

Pakar sanksi Brett Erickson dari Obsidian Risk Advisors menilai strategi tersebut sejauh ini belum berhasil mengubah perilaku Iran secara signifikan.

Sementara itu, pakar sanksi dari Foundation for Defense of Democracies Miad Maleki memperkirakan pernyataan Bessent mengisyaratkan pengetatan penegakan sanksi terhadap perusahaan pengangkutan minyak, pembeli minyak, serta penukar mata uang yang membantu Iran membiayai impor.

AS juga dapat memperluas sanksi terhadap sektor penerbangan Iran untuk mengurangi kemampuan negara tersebut melakukan perdagangan melalui jalur udara.

Baca Juga: Harga Minyak Acuan Melonjak Lebih dari 5% di Pekan Ini, Ini Sentimen yang Menopangnya

Opsi Blokade Darat

Sejumlah pejabat AS dan Israel juga pernah mengusulkan kemungkinan penerapan blokade darat terhadap Iran.

Langkah tersebut membutuhkan kerja sama negara-negara yang berbatasan dengan Iran, yakni Irak, Turki, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan dan Armenia.

Pemerintahan Trump memiliki tingkat hubungan yang berbeda-beda dengan negara-negara tersebut, kecuali Afghanistan.

Namun, perbatasan Iran-Afghanistan sebagian besar berada di wilayah pegunungan sehingga sulit untuk diawasi.

Trump berpotensi memiliki pengaruh terhadap Pakistan dan Turki. Pakistan baru-baru ini meminta fasilitas pertukaran mata uang senilai US$10 miliar dari Departemen Keuangan AS, sementara Turki berupaya kembali masuk ke program pesawat tempur F-35 AS.

Blokade darat dapat meningkatkan tekanan terhadap masyarakat Iran dengan menghambat masuknya makanan, energi dan tekstil.

Namun, para pakar menilai penerapannya akan sulit dan belum tentu memicu protes atau tekanan politik di dalam negeri Iran.

Baca Juga: Jeff Bezos Incar Saham Liverpool, Simak Profil Pemilik The Reds Saat Ini

Tarif Sekunder

Opsi lainnya adalah menerapkan tarif terhadap negara-negara yang masih melakukan perdagangan dengan Iran.

Trump sebelumnya berulang kali mengancam akan mengenakan tarif terhadap barang dari negara-negara yang berbisnis dengan Tehran.

Namun, dasar hukum untuk kebijakan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.

Senat AS pekan lalu juga mengesahkan rancangan undang-undang sanksi terhadap Rusia yang mencakup sanksi baru terhadap Iran.

Rancangan tersebut akan memberikan kewenangan tarif tambahan kepada Trump yang berpotensi digunakan terhadap negara-negara yang membantu perdagangan dan pengadaan senjata Iran.

Baca Juga: Ada Perawat dan Guru, Ini Daftar Pekerjaan yang Sulit Digantikan AI

Namun, rancangan tersebut masih harus mendapat persetujuan DPR AS. Prosesnya diperkirakan menghadapi tantangan karena sebagian anggota Partai Demokrat maupun Republik menyatakan kekhawatiran terhadap penggunaan tarif sebagai instrumen kebijakan.

Dengan berbagai opsi tersebut, pemerintahan Trump memiliki ruang untuk memperluas tekanan terhadap Iran.

Namun, langkah yang menyasar perusahaan dan bank China berpotensi membuka persoalan baru dalam hubungan ekonomi Washington dan Beijing.