Trump Ingin Tekanan Ekonomi Lebih Keras ke Iran, Ini Opsi yang Bisa Ditempuh AS

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran.

Langkah tersebut dapat dilakukan melalui perluasan sanksi, termasuk menyasar perusahaan China yang membeli minyak Iran hingga lembaga keuangan yang membantu transaksi Tehran.

Trump pada Jumat (14/8/2026) berjanji akan memberikan tekanan ekonomi yang lebih keras terhadap Iran.

Baca Juga: Tegang! Tentara Korea Utara Lintasi Perbatasan, Korsel Beri Tembakan Peringatan

Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan Washington akan menerapkan langkah-langkah terhadap Tehran yang "belum pernah terlihat" mulai pekan depan.

AS, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Uni Eropa telah menerapkan berbagai sanksi, embargo perdagangan, serta pembekuan aset terhadap Iran sejak akhir 1970-an.

Kebijakan tersebut diberlakukan terkait program nuklir Iran, pelanggaran hak asasi manusia, serta dukungan terhadap kelompok militan.

Sejak perang Iran dimulai pada Februari, Washington juga telah memperluas sanksi terhadap sektor maritim, energi dan keuangan Iran, sekaligus memberlakukan blokade laut.

Data Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS menunjukkan lebih dari 1.000 individu, kapal dan pesawat telah dikenai sanksi sejak Trump memulai masa jabatan keduanya.

Langkah terbaru antara lain menyasar armada minyak bayangan Iran, perusahaan asuransi pelayaran, entitas dan individu yang membantu Iran memperoleh senjata, serta bursa aset digital. AS juga membekukan sekitar US$500 miliar aset kripto yang terkait dengan Iran.

Namun, para pakar menilai pemerintahan Trump masih memiliki sejumlah opsi lain untuk meningkatkan tekanan terhadap Tehran.

Baca Juga: Paus Leo Serukan Penghentian Kekerasan terhadap Warga Palestina di Tepi Barat

Sanksi Kilang Minyak China

Salah satu opsi adalah memberikan sanksi kepada kilang minyak independen China yang dikenal sebagai teapot refineries.

Kilang-kilang tersebut mencakup sekitar seperempat kapasitas penyulingan minyak China. Sebagian di antaranya beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis dan terkadang negatif.

China menyerap lebih dari 80% minyak Iran yang dikirim melalui jalur laut berdasarkan data 2025 dari perusahaan analisis Kpler. Kilang independen China menjadi salah satu pembeli utama minyak tersebut.

Kondisi itu membuat kilang-kilang tersebut berpotensi terkena sanksi sekunder AS, yakni sanksi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu entitas yang telah dikenai sanksi utama.

Sanksi AS sebelumnya telah membuat sejumlah kilang independen China mengurangi pembelian minyak Iran.

Namun, para pakar sanksi menilai kilang tersebut relatif lebih kebal karena memiliki keterpaparan yang terbatas terhadap sistem keuangan AS.

Baca Juga: Iran Bantah Klaim Qatar dan Kuwait soal Personel Militer yang Ditahan

Bank China Bisa Jadi Sasaran

Washington juga dapat memperluas sanksi terhadap bank-bank China.

OFAC sebelumnya telah menjatuhkan sanksi sekunder kepada sejumlah entitas kecil berbasis China dan Hong Kong yang dituduh memproses transaksi bernilai miliaran dolar terkait minyak Iran serta membantu pendanaan pengadaan senjata.

Departemen Keuangan AS juga telah memperingatkan dua bank besar China bahwa keduanya dapat menghadapi sanksi sekunder jika ditemukan dana Iran mengalir melalui sistem mereka.

Namun, Washington sejauh ini belum menetapkan kedua bank tersebut sebagai target sanksi.

Para pakar menilai pemberian sanksi terhadap bank-bank besar tersebut dapat memberikan efek jera kepada lembaga keuangan lain. Namun, langkah tersebut juga berisiko memicu tindakan balasan dari Beijing.

Pemerintahan Trump sendiri berupaya meredam ketegangan dengan China menjelang pertemuan yang diperkirakan berlangsung antara Trump dan Presiden China Xi Jinping pada akhir tahun ini.

Washington juga khawatir China dapat membatasi ekspor mineral kritis yang dibutuhkan untuk produksi teknologi canggih, sementara AS dan negara-negara Barat masih berupaya membangun pasokan alternatif.

Baca Juga: Rusia Serang Kyiv Semalam, Tiga Orang Terluka

Perburuan Penghindar Sanksi

AS juga dapat terus menargetkan individu dan perusahaan Iran, China, maupun negara-negara Teluk yang membantu Tehran menghindari sanksi dan memperoleh pendapatan untuk membiayai perang.

Namun, pendekatan tersebut dinilai seperti permainan "kucing dan tikus". Setelah satu perusahaan dikenai sanksi, Iran dapat membentuk entitas baru untuk menggantikannya.

Pakar sanksi Brett Erickson dari Obsidian Risk Advisors menilai strategi tersebut sejauh ini belum berhasil mengubah perilaku Iran secara signifikan.

Sementara itu, pakar sanksi dari Foundation for Defense of Democracies Miad Maleki memperkirakan pernyataan Bessent mengisyaratkan pengetatan penegakan sanksi terhadap perusahaan pengangkutan minyak, pembeli minyak, serta penukar mata uang yang membantu Iran membiayai impor.

AS juga dapat memperluas sanksi terhadap sektor penerbangan Iran untuk mengurangi kemampuan negara tersebut melakukan perdagangan melalui jalur udara.

Baca Juga: Harga Minyak Acuan Melonjak Lebih dari 5% di Pekan Ini, Ini Sentimen yang Menopangnya

Opsi Blokade Darat

Sejumlah pejabat AS dan Israel juga pernah mengusulkan kemungkinan penerapan blokade darat terhadap Iran.

Langkah tersebut membutuhkan kerja sama negara-negara yang berbatasan dengan Iran, yakni Irak, Turki, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan dan Armenia.

Pemerintahan Trump memiliki tingkat hubungan yang berbeda-beda dengan negara-negara tersebut, kecuali Afghanistan.

Namun, perbatasan Iran-Afghanistan sebagian besar berada di wilayah pegunungan sehingga sulit untuk diawasi.

Trump berpotensi memiliki pengaruh terhadap Pakistan dan Turki. Pakistan baru-baru ini meminta fasilitas pertukaran mata uang senilai US$10 miliar dari Departemen Keuangan AS, sementara Turki berupaya kembali masuk ke program pesawat tempur F-35 AS.

Blokade darat dapat meningkatkan tekanan terhadap masyarakat Iran dengan menghambat masuknya makanan, energi dan tekstil.

Namun, para pakar menilai penerapannya akan sulit dan belum tentu memicu protes atau tekanan politik di dalam negeri Iran.

Baca Juga: Jeff Bezos Incar Saham Liverpool, Simak Profil Pemilik The Reds Saat Ini

Tarif Sekunder

Opsi lainnya adalah menerapkan tarif terhadap negara-negara yang masih melakukan perdagangan dengan Iran.

Trump sebelumnya berulang kali mengancam akan mengenakan tarif terhadap barang dari negara-negara yang berbisnis dengan Tehran.

Namun, dasar hukum untuk kebijakan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.

Senat AS pekan lalu juga mengesahkan rancangan undang-undang sanksi terhadap Rusia yang mencakup sanksi baru terhadap Iran.

Rancangan tersebut akan memberikan kewenangan tarif tambahan kepada Trump yang berpotensi digunakan terhadap negara-negara yang membantu perdagangan dan pengadaan senjata Iran.

Baca Juga: Ada Perawat dan Guru, Ini Daftar Pekerjaan yang Sulit Digantikan AI

Namun, rancangan tersebut masih harus mendapat persetujuan DPR AS. Prosesnya diperkirakan menghadapi tantangan karena sebagian anggota Partai Demokrat maupun Republik menyatakan kekhawatiran terhadap penggunaan tarif sebagai instrumen kebijakan.

Dengan berbagai opsi tersebut, pemerintahan Trump memiliki ruang untuk memperluas tekanan terhadap Iran.

Namun, langkah yang menyasar perusahaan dan bank China berpotensi membuka persoalan baru dalam hubungan ekonomi Washington dan Beijing.