UEA Rancang Hunian Sementara Palestina di Gaza Selatan yang Dikuasai Israel

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Uni Emirat Arab (UEA) disebut tengah menyusun rencana pembangunan kompleks hunian sementara bagi ribuan warga Palestina yang mengungsi di wilayah Gaza selatan yang saat ini berada di bawah kendali militer Israel.

Informasi ini terungkap dari peta perencanaan yang dilihat Reuters Kamis (5/2/2026) serta keterangan sejumlah diplomat yang mengetahui rencana tersebut.

Dalam peta tersebut, proyek yang dinamai “UAE Temporary Emirates Housing Complex” direncanakan dibangun di dekat Rafah, kota di perbatasan Mesir yang sebelumnya dihuni sekitar 250.000 penduduk, namun kini hampir sepenuhnya hancur dan ditinggalkan akibat operasi militer Israel.

Rafah diproyeksikan menjadi titik awal rekonstruksi Gaza berdasarkan rencana perdamaian jangka panjang Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menyusul dua tahun konflik berskala besar di wilayah pesisir padat penduduk tersebut.

Namun, komitmen pendanaan dari para donor masih terbatas, seiring kekhawatiran bahwa perbedaan pandangan mengenai pelucutan senjata Hamas dapat kembali memicu konflik terbuka.

Sejumlah diplomat meragukan kelayakan politik proyek UEA tersebut. Mereka menilai banyak warga Palestina kemungkinan enggan tinggal di wilayah yang dikendalikan Israel, sementara mayoritas penduduk sipil Gaza saat ini berada di area yang dikelola Hamas.

Rencana UEA ini disebut-sebut dibahas dalam konteks misi multinasional pimpinan Amerika Serikat untuk Gaza yang berbasis di Israel selatan.

Dalam skema tersebut, pejabat UEA telah memaparkan rencana pembangunan hunian sementara serta penyediaan layanan dasar di Rafah kepada mitra internasional.

Peta perencanaan menunjukkan lokasi kompleks hunian itu berada dekat “garis kuning”, yakni garis demarkasi yang disepakati dalam gencatan senjata Oktober lalu untuk memisahkan wilayah kendali Israel dan Hamas.

Menanggapi pertanyaan Reuters, seorang pejabat UEA menyatakan negaranya tetap berkomitmen meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza, namun tidak mengonfirmasi maupun membantah secara langsung rencana pembangunan kompleks hunian tersebut.

Seorang diplomat menyebut militer Israel telah membersihkan area luas dari pesisir Laut Mediterania menuju Rafah untuk membuka ruang bagi proyek-proyek hunian sementara semacam ini.

Inisiatif UEA dinilai mirip dengan proposal Amerika Serikat sebelumnya yang dikenal sebagai “Alternative Safe Communities”, dan belakangan disebut “Planned Communities”.

Menurut diplomat, Washington berharap pembangunan hunian di wilayah yang dikuasai Israel dapat mendorong warga Gaza meninggalkan area yang dikendalikan Hamas, sehingga melemahkan basis sipil kelompok tersebut.

Namun, para pengamat menilai strategi tersebut membutuhkan skala besar agar efektif.

“Beberapa proyek hunian saja tidak akan mengalahkan Hamas. Harus dibangun dalam jumlah besar untuk memberi dampak,” kata Kenneth Katzman, pakar Timur Tengah dari The Soufan Center.

UEA, yang menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pada 2020 melalui kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat, memandang Hamas dan kelompok Islam politik lainnya sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan.

Meski demikian, para diplomat meragukan apakah warga Palestina akan berpindah dalam jumlah signifikan ke wilayah yang dikuasai Israel, serta menilai rencana tersebut berisiko mempermanenkan pembelahan Gaza.

Saat ini, Israel menguasai sekitar 53% wilayah Gaza, termasuk bagian selatan yang mencakup Rafah.

Hamas mengendalikan sisanya, tempat hampir seluruh dari sekitar dua juta penduduk Gaza bertahan hidup di kamp-kamp darurat dan puing-puing permukiman yang hancur.

Diplomat dan pekerja kemanusiaan menegaskan bantuan seharusnya difokuskan ke wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi.

Diperkirakan hanya sekitar 20.000 warga Palestina yang tinggal di area Gaza yang berada di bawah kendali militer Israel.