Sumber: The Guardian,The Guardian | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk pertama kalinya, anggota G7 resmi mengakui negara Palestina. Inggris, Kanada, dan Australia pada Minggu (21/9) mengumumkan deklarasi pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat.
Langkah ini disampaikan dalam pernyataan terpisah namun terkoordinasi, sekaligus menjadi manuver politik untuk menekan Hamas dan melawan upaya Israel menghapus prospek terbentuknya negara Palestina.
Tak hanya itu, Portugal juga menyatakan hal serupa. Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, menegaskan bahwa pengakuan Palestina merupakan “realiasi garis kebijakan luar negeri yang fundamental dan konsisten” bagi negaranya, sembari menyerukan gencatan senjata segera.
Deretan Negara Lain Ikut Bergabung
Selain negara-negara tersebut, daftar pengakuan yang kini mencapai 147 negara anggota PBB semakin panjang.
Belgia, Prancis, Luksemburg, Malta, serta kemungkinan Selandia Baru dan Liechtenstein, dijadwalkan mengumumkan pengakuan resminya pada Senin di sebuah konferensi khusus PBB yang bertujuan menghidupkan kembali solusi dua negara.
Baca Juga: Empat Negara Barat Akui Negara Palestina, Israel Murka
Konferensi ini diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, hadir langsung, sementara Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, absen.
Sikap Amerika Serikat: “Gestur Performative”
Berbeda dengan sekutu Eropa, Amerika Serikat menolak langkah ini. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyebut pengakuan Palestina sebagai tindakan “performative” yang tidak menyelesaikan inti persoalan.
AS menegaskan fokus utamanya adalah pada pembebasan sandera, keamanan Israel, dan perdamaian kawasan yang menurut mereka hanya mungkin terwujud tanpa Hamas.
Risiko Eskalasi dan Respons Israel
Pengakuan ini menimbulkan kekhawatiran akan respons keras Israel. Analis memperingatkan kemungkinan Israel mempercepat rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat, yang berpotensi memicu sanksi dagang Eropa serta isolasi politik lebih lanjut, bahkan sampai kemungkinan penangguhan Israel dari PBB.
Situasi ini juga terkait erat dengan sikap Washington, termasuk apakah AS akan mendukung langkah Israel menyerang Iran terkait program nuklirnya.
Pernyataan Pemimpin Dunia
-
Perdana Menteri Kanada, Mark Carney: “Kanada mengakui negara Palestina dan menawarkan kemitraan untuk membangun masa depan damai.”
-
PM Australia, Anthony Albanese: pengakuan ini mencerminkan aspirasi sah rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri.
-
PM Inggris, Keir Starmer: “Kami bertindak untuk menjaga kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara tetap hidup. Saat ini, kita tidak memiliki Israel yang aman maupun Palestina yang layak.”
Namun, keputusan ini menuai kritik dari sebagian keluarga sandera Israel, yang menilai pengakuan negara Palestina sama saja memberi hadiah politik kepada Hamas atas serangannya pada 7 Oktober 2023.
Peran Sentral Prancis
Presiden Prancis Emmanuel Macron disebut sebagai motor utama di balik gelombang pengakuan ini. Ia memperingatkan bahwa pembangunan pemukiman baru Israel di Tepi Barat hampir membuat solusi dua negara mustahil.
Macron menegaskan bahwa pengakuan Palestina bukanlah hadiah untuk Hamas, melainkan upaya mencegah kelompok itu menguasai agenda kawasan.
Baca Juga: Dua Negara Besar Eropa Ini Akan Akui Kemerdekaan Palestina
Ia juga mengusulkan pembentukan pasukan internasional dengan mandat PBB untuk mengamankan Gaza, serta mempercepat pelatihan polisi Palestina dengan pengawasan ketat Israel. Namun, usulan ini ditolak oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Hambatan: Reformasi Otoritas Palestina
Meski banyak dukungan internasional, kelemahan terbesar rencana ini adalah keterbatasan daya tekan terhadap Otoritas Palestina (PA). Presiden PA, Mahmoud Abbas, menghadapi tuntutan reformasi internal dan deradikalisasi, termasuk posisi terhadap Hamas. Macron mengklaim Abbas sudah mulai membuat konsesi, termasuk mengecam serangan 7 Oktober sebagai aksi terorisme.
Namun, upaya ini dip sudutkan oleh kebijakan Israel yang menahan miliaran dolar dana milik PA. Sebagai respons, Prancis, Arab Saudi, Norwegia, dan Spanyol tengah menggalang dana darurat sebesar US$200 juta untuk mencegah keruntuhan PA.
Tekanan pada Normalisasi Regional
Langkah Israel memperluas pemukiman juga memberi tekanan pada negara-negara Teluk. Uni Emirat Arab (UEA), yang memimpin normalisasi hubungan dengan Israel lewat Abraham Accords 2020, menegaskan bahwa pencaplokan wilayah Tepi Barat adalah “garis merah” yang dapat menghentikan proses integrasi kawasan.
UEA juga memprotes pemboman Israel terhadap Qatar awal September, menambah ketegangan diplomatik di Timur Tengah.
