Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - Dinas Keamanan Rusia (SBU) membongkar skandal korupsi yang dilakukan oleh karyawan sebuah perusahaan senjata Ukraina dengan pejabat Kementerian Pertahanan selama masa perang.
Kedua pihak menggelapkan hampir US$40 juta yang dialokasikan untuk membeli 100.000 mortir untuk perang dengan Rusia.
Melansir Al Jazeera, SBU mengatakan pada Sabtu (27/1) bahwa lima orang telah didakwa, dengan satu orang ditahan ketika mencoba melintasi perbatasan Ukraina.
Baca Juga: Tentara Ukraina Modifikasi Drone Murah dengan Lakban dan Bom
Jika terbukti bersalah, mereka terancam hukuman 12 tahun penjara. Pengumuman tersebut telah
dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Ukraina dan akan berdampak besar pada negara dua tahun terakhir digempur serangan militer Rusia.
"Penyelidikan telah mengungkap pejabat Kementerian Pertahanan dan manajer pemasok senjata Lviv Arsenal, yang mencuri hampir 1,5 miliar hryvnia (US$juta) dalam pembelian mortir," kata SBU dalam laporan investigasinya.
Menurut jaksa agung Ukraina, dana yang digelapkan telah disita dan akan dikembalikan ke anggaran pertahanan.
Baca Juga: Praktik Korupsi dalam Program Wajib Militer Menjamur, Zelenskiy Geram
Melibatkan Pejabat Pertahanan Negara
Investigasi menemukan bahwa kejahatan ini melibatkan mantan dan pejabat tinggi Kementerian Pertahanan serta pimpinan perusahaan afiliasinya.
Kesepakatan itu melibatkan pembelian 100.000 mortir untuk militer, dengan kontrak diperoleh pada Agustus 2022 dan pembayaran dilakukan di muka.
"Namun tidak ada senjata yang diberikan. Sejumlah dana kemudian dipindahkan ke rekening luar negeri lainnya," lanjut SBU.
Pejabat yang dituduh berpartisipasi dalam skema ini termasuk mantan kepala Departemen Kebijakan Militer dan Teknis, Pengembangan Persenjataan dan Peralatan Militer di kementerian pertahanan, serta kepala Lviv Arsenal.
Korupsi di kalangan militer Ukraina menjadi tantangan internal negara tersebut di tengah perangnya dengan Rusia.
Pada September 2023, Menteri Pertahanan Oleksii Reznikov diberhentikan karena berbagai kasus korupsi.