Sumber: The Straits Times | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - HANOI. Pemerintah Vietnam mengumumkan rencana penggabungan provinsi dan menghilangkan orotitas tingkat distrik. Hal ini dilakukan sebagai upaya perampingan untuk memangkas anggaran negara.
Dikutip dari situs pemerintah, Perdana Menteri Pham Minh Chinh menyebut tugas utama dan mendesak adalah adalah menyelesaikan penataan ulang batas administratif yaitu dengan menggabungkan beberapa provinsi dan memotong tingkat distrik. Dijadwalkan penggabunga ini akan mulai dilakukan tahun ini.
“Ini bertujuan untuk merampingkan aparatur dan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan distribusi sumber daya yang efektif,” sebagai mana dikutip AFP dari situs resmi pemerintah, Kamis (6/3).
Baca Juga: Parlemen Vietnam Ingin Sahkan Pemangkasan Kementerian, 100.000 PNS Terancam PHK
Saat ini, Vietnam terbagi menjadi 63 kota dan provinsi besar. Dibawahnya terdapat sekitar 700 unit administratif di tingkat distrik dan lebih dari 10.000 di tingkat komunal. Data tahun 2022 menyebutkan, hampir 2 juta orang bekerja di sektor publik
Menurut pemerintah, tahun 2025 akan ada 100.000 orang yang diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Namun tidak jelas apakah pemutusan hubungan kerja tersebut merupakan bagian dari penggabungan provinsi dan provinsi mana saja yang akan terdampak.
Sebelumnya pemerintah juga telah mengumumkan rencana pemangkasan kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Selain itu, satu dari lima pekerjaan sektor publik akan dipangkas selama 5 tahun kedepan.
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
