/2021/09/21/268209122.jpg "Wakil Presiden Filipina Sara Duterte Kembali Hadapi Gugatan Pemakzulan")
Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - MANILA. Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kembali menghadapi gelombang baru gugatan pemakzulan pada Senin (2/2), setelah sebelumnya berhasil lolos dari upaya serupa tahun lalu.
Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan aktivis menuduhnya mengkhianati kepercayaan publik, terlibat korupsi, serta melakukan pelanggaran serius lainnya.
Sara Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, dipandang luas sebagai kandidat terdepan dalam pemilihan presiden 2028. Pada upaya pemakzulan sebelumnya, Mahkamah Agung Filipina membatalkan proses tersebut karena dinilai melanggar perlindungan konstitusional.
Pengacara Sara Duterte, Michael Poa, menyatakan bahwa gugatan terbaru ini “bukanlah sesuatu yang mengejutkan”.
Baca Juga: Militer Filipina dan AS Gelar Patroli Bersama di Perairan Sengketa Laut China Selatan
“Kami siap menghadapi tuduhan-tuduhan ini secara langsung melalui proses konstitusional yang semestinya,” ujar Poa dalam sebuah pernyataan.
Perseteruan Politik yang Memanas
Gugatan ini menjadi babak terbaru dalam dinamika politik Filipina yang penuh gejolak. Sara Duterte masih terlibat perseteruan tajam dengan mantan sekutunya, Presiden Ferdinand Marcos Jr., menjelang pemilu berikutnya.
Marcos tidak dapat mencalonkan diri kembali karena batas satu masa jabatan, namun diperkirakan akan mendukung kandidat penerus guna mencegah Duterte kembali berkuasa.
Pada Senin, kelompok masyarakat sipil dan kelompok kiri mengajukan dua gugatan terpisah terhadap Sara Duterte, dengan dasar tuduhan yang serupa dengan yang diajukan tahun lalu.
Tuduhan tersebut mencakup dugaan penyalahgunaan dana publik, praktik suap dalam kontrak pemerintah, serta ancaman pembunuhan terhadap Presiden Marcos, Ibu Negara, dan mantan Ketua DPR yang juga sepupu presiden.
Para penggugat juga menilai Sara Duterte mengabaikan berbagai penyelidikan yang dilakukan parlemen.
“Konstitusi tidak mengizinkan pengabaian sinis terhadap kepercayaan publik. Konstitusi tidak memperbolehkan Wakil Presiden memperlakukan dana publik sebagai dana pribadi sembari menghalangi seluruh upaya pengawasan,” demikian bunyi salah satu gugatan.
Baca Juga: Kapal Feri Penumpang Terbalik di Filipina Selatan, 7 Orang Tewas dan Ratusan Hilang
Sara Duterte sebelumnya telah membantah seluruh tuduhan tersebut.
Respons Istana dan Tantangan Prosedural
Presiden Marcos sendiri saat ini juga menghadapi gugatan pemakzulan terpisah di DPR Filipina. Menanggapi gugatan terbaru terhadap Duterte, kantor komunikasi presiden menyatakan bahwa hal tersebut merupakan ranah Kongres untuk memutuskan.
“Kami menghormati supremasi hukum dan proses yang berlaku. Presiden ingin memerangi korupsi semaksimal mungkin, dan masyarakat berhak mengetahui kebenaran,” demikian pernyataan resmi.
Berbeda dengan tahun lalu, upaya pemakzulan kali ini harus melewati prosedur tambahan yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam putusan finalnya. Selain itu, hasil pemilu sela tahun lalu membuat lebih banyak sekutu Duterte masuk ke Senat, yang berperan sebagai juri dalam proses pemakzulan.
“Upaya ini kini jauh lebih menantang, terutama setelah putusan final Mahkamah Agung tersebut,” kata Senator Risa Hontiveros dalam forum bersama koresponden asing pada Senin.
