Akhirnya, Trump Meneken Kesepakatan untuk Akhiri Penutupan Pemerintah AS

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Donald Trump pada Rabu (12/11/2025) menandatangani undang-undang yang mengakhiri penutupan pemerintah terlama dalam sejarah AS. Trump meneken UU sekitar dua jam setelah Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara untuk memulai kembali bantuan pangan yang terganggu, membayar ratusan ribu pekerja federal, dan menghidupkan kembali sistem kendali lalu lintas udara yang lumpuh.

Mengutip Reuters, Kamis (13/11/2025), Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Partai Republik meloloskan paket tersebut dengan suara 222-209.

Tanda tangan Trump pada RUU tersebut, akan memungkinkan para pegawai federal yang menganggur akibat penutupan pemerintahan selama 43 hari kembali bekerja mulai Kamis, meskipun seberapa cepat layanan dan operasi pemerintah secara penuh akan kembali beroperasi masih belum jelas.

RUU ini akan memperpanjang pendanaan hingga 30 Januari, sehingga pemerintah federal berada di jalur untuk terus menambah sekitar US$ 1,8 triliun per tahun ke total utangnya yang mencapai US$ 38 triliun.

"Rasanya seperti baru saja menjalani episode Seinfeld. Kita baru saja menjalani 40 hari dan saya masih belum tahu alur ceritanya," kata Anggota DPR dari Partai Republik, David Schweikert, dari Arizona, yang menyamakan penanganan Kongres terhadap penutupan pemerintahan dengan kesialan dalam sitkom populer AS tahun 1990-an.

"Saya benar-benar berpikir ini akan berlangsung selama 48 jam: orang-orang akan mendapatkan bagian mereka, mereka akan punya waktu untuk mengamuk, dan kita akan kembali bekerja."

Ia menambahkan: "Apa yang terjadi sekarang ketika amarah menjadi kebijakan?"

Berakhirnya penutupan pemerintahan menawarkan sedikit harapan bahwa layanan yang krusial, khususnya untuk perjalanan udara, akan memiliki waktu untuk pulih dengan gelombang perjalanan liburan Thanksgiving yang kritis hanya tinggal dua minggu lagi.

Pemulihan bantuan pangan bagi jutaan keluarga juga dapat memberikan ruang dalam anggaran rumah tangga untuk pengeluaran seiring musim belanja Natal memasuki puncaknya.

Ini juga berarti pemulihan aliran data ekonomi AS dari badan-badan statistik utama dalam beberapa hari mendatang. Ketiadaan data membuat investor, pembuat kebijakan, dan rumah tangga sebagian besar tidak mengetahui kondisi pasar kerja, arah inflasi, laju belanja konsumen, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Namun, beberapa kesenjangan data kemungkinan akan permanen, dengan Gedung Putih mengatakan laporan ketenagakerjaan dan Indeks Harga Konsumen yang mencakup bulan Oktober mungkin tidak akan pernah dirilis.

Menurut perkiraan banyak ekonom, penghentian operasional pemerintah memangkas lebih dari sepersepuluh poin persentase dari produk domestik bruto selama sekitar enam minggu penghentian operasional, meskipun sebagian besar output yang hilang tersebut diperkirakan akan kembali dalam beberapa bulan mendatang.

Tidak Ada Janji untuk Subsidi Asuransi Kesehatan

Pemungutan suara tersebut dilakukan delapan hari setelah Partai Demokrat memenangkan beberapa pemilihan penting, yang menurut banyak anggota partai memperkuat peluang mereka untuk memenangkan perpanjangan subsidi asuransi kesehatan, yang akan berakhir pada akhir tahun.

Meskipun kesepakatan tersebut menetapkan pemungutan suara pada bulan Desember untuk subsidi tersebut di Senat, Ketua DPR Mike Johnson belum memberikan janji serupa di DPR.

Anggota DPR dari Partai Demokrat, Mikie Sherrill, yang pekan lalu terpilih sebagai gubernur New Jersey berikutnya, menentang RUU pendanaan tersebut dalam pidato terakhirnya di ruang sidang DPR AS sebelum ia mengundurkan diri dari Kongres pekan depan, mendorong rekan-rekannya untuk menentang pemerintahan Trump.

"Kepada rekan-rekan saya: Jangan biarkan badan ini menjadi stempel merah seremonial dari pemerintahan yang merampas makanan dari anak-anak dan merampas layanan kesehatan," kata Sherrill.

"Kepada negara: Tetaplah teguh. Seperti yang kami katakan di Angkatan Laut, jangan serahkan kapal ini.

Terlepas dari saling tuduh, tampaknya tidak ada satu partai pun yang meraih kemenangan yang jelas. Sebuah jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis pada hari Rabu menemukan bahwa 50% warga Amerika menyalahkan Partai Republik atas penutupan tersebut, sementara 47% menyalahkan Partai Demokrat.

Pemungutan suara tersebut dilakukan pada hari pertama masa sidang DPR yang dikuasai Partai Republik sejak pertengahan September, sebuah reses panjang yang bertujuan untuk menekan Partai Demokrat.

Hasil pemungutan suara dari DPR juga menandai dimulainya pemungutan suara untuk merilis semua catatan yang tidak dirahasiakan terkait mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein, sesuatu yang telah ditentang oleh Johnson dan Trump hingga saat ini.