kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Akhirnya, Washington D.C. setujui reformasi kepolisian pasca aksi protes masif


Rabu, 10 Juni 2020 / 06:01 WIB
Akhirnya, Washington D.C. setujui reformasi kepolisian pasca aksi protes masif
ILUSTRASI. Pengunjuk rasa berdiri sambil mengangkat tangan kepada aparat keamanan pada aksi protes menentang ketidaksetaraan rasial setelah tewasnya George Floyd saat ditahan polisi Minneapolis, dekat kantor polisi bagian timur Seattle, Washington, Amerika Serikat,


Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dewan distrik Washington D.C. pada hari Selasa (9/6/2020) menyetujui serangkaian reformasi departemen kepolisian setelah aksi unjuk rasa yang sudah berlangsung selama dua pekan terhadap kebrutalan dan rasisme polisi di ibukota AS dan nasional. Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh kematian George Floyd, warga Afrika-Amerika, dalam tahanan polisi.

Melansir Reuters, undang-undang darurat, yang disetujui dengan suara bulat, disetujui ketika sejumlah kota mempertimbangkan kembali pendekatan kebijakan untuk kepolisian, tetapi gagal memenuhi tuntutan sejumlah aktivis hak-hak sipil untuk menarik dana bagi departemen kepolisian kota.

Undang-undang ini melarang penggunaan pengekangan leher, seperti yang digunakan terhadap Floyd, dan mensyaratkan dirilisnya  nama dan gambar dari kamera tubuh petugas setelah kematian yang melibatkan petugas atau penggunaan kekuatan yang serius.

Baca Juga: George Floyd segera dimakamkan, ratusan pelayat beri penghormatan terakhir

Mengutip Reuters, peraturan ini juga melarang Departemen Kepolisian Metropolitan untuk mempekerjakan orang-orang dengan riwayat pelanggaran polisi yang terdokumentasi dan membatasi kekuatan non-mematikan dan akuisisi senjata militer oleh departemen kepolisian.

"Tidak ada pertanyaan sama sekali tentang apakah kita harus secara signifikan mereformasi kepolisian kita. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah kita dan kepemimpinan kepolisian kita siap untuk melangkah atas tantangan itu," kata anggota dewan distrik Robert White kepada Reuters.

Baca Juga: Seorang pria kendarai mobil ke kerumunan demonstran di Amerika, lalu tembak pendemo

Dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh ketua dewan, Phil Mendelson, Walikota Muriel Bowser mengatakan dia mendukung undang-undang tersebut tetapi tetap menilai harus ada diskusi publik mengenai hal ini.

Kepala polisi Washington D.C. Peter Newsham mengatakan pada konferensi pers pada hari Senin bahwa departemen tersebut telah melakukan sejumlah reformasi dalam dua dekade terakhir dan akan membahas keprihatinannya dengan Charles Allen, anggota dewan yang memperkenalkan undang-undang tersebut.

Baca Juga: Departemen Kepolisian Minneapolis akan dibubarkan pasca kematian George Floyd

Sebagian besar warga Amerika mendukung aksi unjuk rasa, yang sebagian besar damai, dan tidak menyetujui reaksi Presiden AS Donald Trump terhadap mereka.



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×