Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - DUBAI. Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, menyampaikan pesan tegas kepada para pejabat tinggi Iran dalam kunjungan ke Teheran pada 17 April 2025 lalu.
Ia mendesak Iran agar mempertimbangkan serius tawaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berunding mengenai program nuklir, guna menghindari risiko serangan dari Israel.
Menurut sumber dari Teluk dan Iran, kunjungan itu merupakan misi rahasia atas perintah Raja Salman bin Abdulaziz (89), yang khawatir akan meningkatnya ketegangan di kawasan.
Dalam pertemuan tertutup di kompleks kepresidenan Iran, hadir Presiden Masoud Pezeshkian, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mohammad Bagheri, dan Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi.
Baca Juga: AS Jual Senjata Senilai Rp 2.350 Triliun ke Arab Saudi, Terbesar Sepanjang Sejarah
Pangeran Khalid, yang pernah menjabat Duta Besar Saudi untuk AS pada masa awal kepresidenan Trump, memperingatkan bahwa Presiden Trump tidak akan sabar menghadapi negosiasi berkepanjangan.
Ia menegaskan bahwa waktu untuk diplomasi sangat terbatas dan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan dapat memicu serangan militer Israel.
Trump sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa pembicaraan langsung dengan Iran sedang berlangsung, dengan tujuan membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi.
Pengumuman itu disampaikan bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang sebenarnya datang ke Washington untuk mencari dukungan terhadap opsi serangan terhadap Iran.
Menurut sumber Teluk, Pangeran Khalid menyampaikan bahwa situasi kawasan, yang telah terpengaruh konflik di Gaza dan Lebanon, tidak dapat menanggung eskalasi lebih lanjut. Ia menyatakan lebih baik bagi Iran mencapai kesepakatan dengan AS daripada menghadapi potensi serangan dari Israel.
Baca Juga: Presiden Trump Berencana Kunjungi Arab Saudi di Pertengahan Mei 2025
Kunjungan Pangeran Khalid merupakan yang pertama kali dilakukan anggota senior keluarga kerajaan Saudi ke Iran dalam lebih dari dua dekade. Hubungan kedua negara sebelumnya tegang akibat konflik proksi, hingga akhirnya mencair berkat mediasi Tiongkok pada 2023.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Pezeshkian menyampaikan bahwa Iran ingin mencapai kesepakatan untuk meringankan tekanan ekonomi akibat sanksi.
Namun, para pejabat Iran menyatakan keraguan terhadap pendekatan pemerintahan Trump yang dinilai tidak konsisten dari mengizinkan pengayaan uranium terbatas hingga menuntut penghentian total program tersebut. Trump juga sempat mengancam akan menggunakan kekuatan militer jika diplomasi gagal.
Salah satu sumber Iran menyebut bahwa Iran tidak bersedia menghentikan program pengayaan hanya demi kesepakatan dengan Trump. Hingga kini, pembicaraan antara AS dan Iran telah memasuki putaran kelima, namun masih terdapat hambatan besar, terutama terkait isu pengayaan uranium.
Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Iran mungkin bersedia menghentikan sementara pengayaan uranium jika AS mencairkan dana yang dibekukan dan mengakui hak Iran atas pengayaan untuk kepentingan sipil. Namun laporan ini dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Iran.
Gedung Putih tidak menjawab langsung pertanyaan Reuters mengenai pesan Saudi tersebut, tetapi juru bicara Karoline Leavitt menegaskan bahwa Presiden Trump telah menyampaikan dengan jelas: “Buat kesepakatan, atau hadapi konsekuensinya.”
Baca Juga: Tolak Gabung BRICS, Arab Saudi Justru Gelontorkan Investasi Rp9.800 Triliun ke AS
Trump juga menyatakan bahwa dirinya telah memperingatkan Netanyahu untuk tidak mengambil langkah yang dapat mengganggu negosiasi, dan mengatakan bahwa kedua pihak “sangat dekat dengan solusi.”
Dalam lawatan Trump ke Teluk awal bulan ini, Arab Saudi diposisikan sebagai pemimpin blok baru negara-negara Sunni, menggantikan pengaruh Iran yang melemah. Saat itu, Putra Mahkota Mohammed bin Salman juga menengahi rekonsiliasi antara Trump dan pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Sharaa.
Kekuatan regional Iran menurun akibat kekalahan militer yang dialami sekutunya seperti Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, serta kejatuhan Bashar al-Assad di Suriah. Ekonominya pun terpukul oleh sanksi Barat yang menargetkan sektor minyak.
