Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) dan Indonesia akan membahas potensi kesepakatan mineral untuk mendorong perdagangan nikel dalam produksi baterai kendaraan listrik (EV), menurut tiga sumber terpercaya yang mengetahui pembicaraan tersebut, pada hari Senin (13/11).
Langkah selanjutnya menuju pembicaraan formal mengenai kemitraan ini akan diambil ketika Presiden Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih.
Salah satu sumber menyatakan bahwa pemerintahan Biden masih memperhatikan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia, sedang mengevaluasi bagaimana kesepakatan ini dapat diwujudkan.
Pemerintah juga berencana untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan anggota parlemen dan kelompok buruh AS dalam beberapa minggu mendatang.
Baca Juga: Jokowi Terbang ke Arab Saudi dan AS pada Jumat (10/11) Malam, Berikut Agendanya
Salah satu sumber mengatakan, “Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum kami dapat secara resmi mengumumkan perundingan mengenai kemitraan mineral penting.”
Gedung Putih hingga saat ini belum memberikan tanggapan terkait permintaan komentar.
Pada bulan September, Indonesia, yang memiliki cadangan bijih nikel terbesar di dunia, mengajukan permintaan kepada Amerika Serikat untuk memulai pembicaraan mengenai kesepakatan perdagangan mineral penting. Hal ini dilakukan agar ekspor nikel dari Indonesia dapat dimasukkan dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) AS.
Meskipun sebagian besar nikel Indonesia diolah menjadi logam mentah, pemerintah Indonesia ingin mengembangkan rantai pasokan kendaraan listrik untuk memanfaatkan cadangan nikel yang sangat besar, yang dapat diolah menjadi bahan baterai.
Baca Juga: Jokowi: Pemimpin Selanjutnya Harus Berani Jaga Kebijakan untuk Majukan Bangsa
Diskusi pemerintahan Biden, yang melibatkan Perwakilan Dagang AS Katherine Tai dan Gedung Putih, berfokus untuk memastikan bahwa pasokan potensial nikel diproduksi dengan dampak lingkungan yang minimal, menurut salah satu sumber yang memberikan nasihat langsung kepada pemerintah.
“Momentumnya secara keseluruhan cukup menjanjikan, namun kami tidak ingin meremehkan fakta bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di sini,” ujar salah satu sumber.
Persediaan nikel di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, dan penambangan nikel di sana dianggap sebagai penyebab deforestasi besar-besaran dan polusi air.
Berdasarkan pedoman undang-undang AS yang dikeluarkan pada bulan Maret, Washington memerlukan sejumlah mineral penting dalam baterai kendaraan listrik untuk diproduksi atau dirakit di Amerika Utara atau mitra perdagangan bebas agar kendaraan listrik yang dijual di Amerika Serikat memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak. Indonesia saat ini tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat.
Pemerintahan Biden juga sedang membahas cara untuk memastikan bahwa nikel yang diekstraksi dari Indonesia tetapi diproses di Tiongkok masih memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit IRA, tambah salah satu sumber.
Perkiraan nilai pasar global untuk industri nikel mencapai $33,5 miliar pada tahun 2022, meskipun mengalami kelebihan pasokan.
Baca Juga: Kementerian Investasi Gandeng Produsen Kaca Asal China Tambah Investasi US$ 11,6 M
Satu-satunya tambang nikel di AS akan ditutup dalam beberapa tahun ke depan, dan negara tersebut tidak memiliki pabrik peleburan nikel, yang merupakan risiko terhadap tujuan Biden agar Amerika Serikat memimpin dalam manufaktur kendaraan listrik.
Pemerintah tahun lalu memberikan hampir $115 juta kepada Talon Metals (TLO.TO) untuk mendanai sebagian pabrik pemrosesan nikel di North Dakota yang akan memasok Tesla Inc (TSLA.O).
Talon sedang mengajukan izin untuk tambang nikel di Minnesota, namun menghadapi tentangan dari masyarakat adat. Banyak penambang AS berpendapat bahwa pemerintahan Biden seharusnya lebih fokus pada persetujuan proyek dalam negeri daripada mencari pasokan internasional.
