AS dan Iran mengadakan pembicaraan nuklir tidak langsung di Wina

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  DUBAI. Iran dan Amerika Serikat (AS) akan mengadakan pembicaraan tidak langsung (indirect talks) di Wina pada Selasa yang bertujuan membawa kedua negara kembali ke kepatuhan penuh terhadap kesepakatan nuklir 2015 yang ditinggalkan Washington tiga tahun lalu.

Iran terus melangkahi batas perjanjian pada program nuklirnya sebagai tanggapan atas mundurnya Washington dari perjanjian pada 2018 dan penerapan kembali sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi Republik Islam tersebut.

Mengutip Reuters, Selasa (6/4), sementara Teheran telah berulang kali menolak "negosiasi langsung dan tidak langsung" dengan musuh lamanya, Washington mengatakan pada hari Senin pihaknya memperkirakan pembicaraan tidak langsung dengan Iran tentang menghidupkan kembali kesepakatan akan sulit. Baik Teheran dan Washington tidak melihat adanya terobosan awal.

Seorang diplomat Barat mengatakan kepada Reuters pada hari Jumat bahwa pendekatan diplomasi ulang-alik akan diadopsi di Wina.

Baca Juga: Prancis meminta Iran bersikap konstruktif dalam pembicaraan nuklir

"Apa yang dilakukan pihak lain dalam kesepakatan itu adalah urusan mereka. Di mana dan bagaimana mereka bernegosiasi dengan Amerika Serikat terserah mereka. Delegasi Iran tidak akan melakukan pembicaraan dengan delegasi AS di Wina di tingkat mana pun,"tulis media Iran pada Selasa mengutip Juru bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh mengatakan.

Menambah keraguan baru pada kemungkinan terobosan pada hari Selasa, seorang pejabat Iran mengatakan kepada Reuters: "Agenda kami selama pertemuan (di Wina) adalah pencabutan semua sanksi AS terhadap Iran ... seperti yang dikatakan pemimpin tertinggi kami berulang kali, apa pun yang kurang dari itu tidak akan diterima oleh Teheran ".

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang memiliki suara terakhir tentang semua masalah negara, telah menentang pelonggaran sanksi secara bertahap.

Baca Juga: Iran menolak pencabutan sanksi secara bertahap terkait pelanggaran nuklir