Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (22/9) mengumumkan pemberian bantuan kemanusiaan baru ke masyarakat Muslim Rohingya, termasuk yang menjadi pengungsi di luar negeri. Nilai bantuan mendekati US$170 juta.
Pemberian bantuan ini diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Ia mengatakan, total bantuan yang diberikan AS ke masyarakat Muslim Rohingya hingga kini telah mencapai hampir US$1,9 miliar.
"Dengan pendanaan baru ini, total bantuan kami dalam menanggapi Krisis Pengungsi Rohingya telah mencapai hampir US$1,9 miliar sejak Agustus 2017, ketika lebih dari 740.000 Rohingya terpaksa mengungsi ke tempat yang aman di Cox's Bazar, Bangladesh," ungkap Blinken, seperti dikutip Reuters.
Baca Juga: PBB Terima Bukti Kejahatan Kemanusiaan di Myanmar dari Facebook
Bantuan kemanusiaan terbaru dari AS mencakup dana lebih dari US$93 juta yang disalurkan melalui Departemen Luar Negeri, serta lebih dari US$77 juta melalui Badan Pembangunan Internasional AS.
Pengumuman ini disampaikan sekitar satu bulan setelah badan pengungsi PBB melaporkan bahwa dana untuk membantu pengungsi Rohingya di Bangladesh mulai menipis.
"Sekitar US$138 juta dialokasikan khusus untuk program-program di Bangladesh. AS bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh dan dengan Muslim Rohingya untuk mencari solusi atas krisis tersebut," lanjut Blinken.
Hingga saat ini ada lebih dari satu juta Rohingya tinggal di kamp-kamp kumuh di Bangladesh selatan. Wilayah itu kini menjadi permukiman pengungsi terbesar di dunia.
Baca Juga: Helikopter Militer Myanmar Tembaki Sekolah, 6 Anak Dilaporkan Tewas
Mayoritas dari mereka memiliki peluang yang sangat rendah untuk kembali ke Myanmar, karena permintaan kewarganegaraannya ditolak.
Sebagian besar Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke negara tetangga Bangladesh selama tindakan keras militer pada tahun 2017. Oleh PBB, tindakan tersebut dilihat sebagai upaya genosida.
Myanmar hingga saat ini masih menyangkal tuduhan genosida. Pemerintahnya menegaskan bahwa operasi militer lima tahun lalu dilakukan sesuai dengan sah demi menghadapi gerilyawan yang menyerang pos polisi.
