Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Gedung Putih segera menyalurkan bantuan keamanan senilai miliaran dolar ke Ukraina sebelum masa jabatan Presiden AS Joe Biden berakhir pada Januari mendatang, demikian disampaikan beberapa sumber pada Rabu.
Langkah ini bertujuan memperkuat pemerintahan Kyiv sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari.
"Pemerintah akan bergerak cepat... untuk menempatkan Ukraina pada posisi sekuat mungkin," ujar seorang pejabat senior pemerintahan yang tidak bersedia disebutkan namanya, menjelang akhir masa jabatannya pada Januari.
Baca Juga: Menguak Dinamika Hubungan AS dengan China, Rusia dan NATO di Bawah Kepemimpinan Trump
Trump telah mengkritik kebijakan bantuan Biden untuk Ukraina, menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan dukungan bagi pemerintahan Presiden Volodymyr Zelenskyy setelah Partai Republik menguasai Gedung Putih, Senat, dan mungkin juga DPR.
DPR telah dikendalikan oleh Partai Republik sejak Januari 2023, namun hingga Rabu sore belum jelas apakah partai tersebut telah memenangkan cukup kursi dalam pemilu hari Selasa untuk mencegah Partai Demokrat memperoleh mayoritas tipis.
Terakhir kali DPR yang dipimpin Partai Republik menyetujui bantuan untuk Ukraina adalah pada April lalu, termasuk kewenangan bagi Biden untuk mentransfer senjata senilai miliaran dolar dari persediaan AS.
Keputusan ini terjadi delapan bulan setelah Biden pertama kali mengajukan permintaan bantuan tambahan, dengan dukungan lebih banyak dari Demokrat dibandingkan Republik.
Baca Juga: Trump Menang: Sanksi Minyak Iran oleh AS Bisa Lebih Keras, China Ikut Terseret
Dari kewenangan transfer senjata yang disetujui pada April, tersisa US$ 4,3 miliar. Angka ini ditambah dengan US$ 2,8 miliar dari transfer sebelumnya yang telah disetujui oleh anggota parlemen, serta US$ 2 miliar dalam pendanaan untuk pembelian senjata baru dari industri.
Secara keseluruhan, bantuan militer senilai US$ 9 miliar tersebut akan memberikan dorongan signifikan bagi persediaan Ukraina.
Rencana transfer senjata oleh Biden ini pertama kali dilaporkan oleh Politico. Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait hal ini.
AS diperkirakan akan terus mengirimkan amunisi dan senjata anti-tank seperti Javelin dari Lockheed Martin dan RTX ke Ukraina dalam beberapa bulan mendatang.
Untuk membantu Ukraina merebut kembali wilayahnya dalam konflik darat dengan Rusia, diperlukan lebih banyak kendaraan darat dan artileri 155mm buatan General Dynamics Corp.
Baca Juga: Rusia Penasaran Apakah Kemenangan Trump Bisa Mengakhiri Perang Ukraina
Selain itu, Ukraina juga diperkirakan akan menerima lebih banyak roket permukaan-ke-permukaan GMLRS yang telah digunakan secara intensif dengan sistem peluncur roket HIMARS.
Para analis mengatakan tidak ada jaminan bahwa Washington akan terus mendukung bantuan bagi Ukraina setelah Partai Republik menguasai Gedung Putih dan setidaknya setengah dari Kongres, terutama karena Ukraina sedang menghadapi kemunduran di medan perang.
"Ini akan menjadi masalah ketika pendanaan tambahan untuk Ukraina dibutuhkan pada suatu waktu," ujar Scott Anderson, seorang peneliti di Brookings Institution.
Pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, menolak untuk membahas bantuan bagi Ukraina pada konferensi pers Rabu lalu, dengan menyatakan bahwa ia hanya ingin fokus pada hasil pemilu.
Baca Juga: Kemenangan Trump Bikin Pemimpin Uni Eropa Cemas, Ada Seruan Bentuk Tentara Eropa
Saat mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, Trump menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan pernah menginvasi Ukraina pada tahun 2022 jika ia masih menjabat. Ia juga menambahkan bahwa dirinya "bisa menyelesaikannya dalam waktu 24 jam."
Trump pernah mengatakan kepada Reuters tahun lalu bahwa Kyiv mungkin harus menyerahkan sebagian wilayahnya untuk mencapai perdamaian, sesuatu yang ditolak oleh Ukraina dan tidak pernah disarankan oleh Biden.
Wakil Presiden terpilih, Senator J.D. Vance, telah menjadi kritikus vokal atas bantuan untuk Ukraina, dengan menyatakan bahwa dana pemerintah akan lebih baik digunakan untuk prioritas dalam negeri.
