/2021/12/13/1087844728.jpg "China Larang 2 Menteri Taiwan Masuk Wilayahnya, Tuduh Terlibat Aktivitas Kemerdekaan")
Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pemerintah China melarang dua menteri Taiwan masuk ke wilayah China, Hong Kong, dan Makau dengan alasan terlibat aktivitas separatis terkait “kemerdekaan Taiwan”.
Kebijakan ini diumumkan Kantor Urusan Taiwan China pada Rabu (7/1/2026).
Dua pejabat yang dikenai larangan tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Taiwan Liu Shyh-fang dan Menteri Pendidikan Cheng Ying-yao.
Beijing menyebut keduanya sebagai “pendukung garis keras kemerdekaan Taiwan”. Larangan masuk itu juga diberlakukan terhadap anggota keluarga mereka.
China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih pulau yang diperintah secara demokratis tersebut.
Baca Juga: Kapal Induk Terbaru China Lintasi Selat Taiwan Menuju Laut China Selatan
Sebaliknya, pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing dan menegaskan bahwa masa depan Taiwan hanya dapat ditentukan oleh rakyatnya sendiri.
Juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, Chen Binhua, mengatakan jumlah orang yang masuk dalam daftar “separatis” kini bertambah menjadi 14 orang.
Pengumuman ini disampaikan sekitar sepekan setelah militer China menggelar latihan perang terbesar yang pernah dilakukan di sekitar Taiwan.
Sejumlah pejabat tinggi Taiwan sebelumnya sudah masuk daftar tersebut, antara lain Wakil Presiden Taiwan Hsiao Bi-khim, Kepala Dewan Keamanan Nasional Joseph Wu, serta Menteri Pertahanan Wellington Koo.
Selain itu, seorang jaksa dari Kantor Kejaksaan Tinggi Taiwan, Chen Shu-Yi, dituduh sebagai pihak yang membantu aktivitas separatis. Beijing menyatakan akan meminta pertanggungjawaban terhadap Chen “seumur hidup”.
Chen Binhua juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan bukti atau informasi terkait dugaan aktivitas tersebut, meski tidak merinci bentuk hukuman yang akan dijatuhkan.
Baca Juga: Peringatan Keras Beijing: Pasukan Udara, Laut, dan Roket China Bergerak di Taiwan
Menurut Chen, langkah-langkah ini ditujukan untuk “menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah” China, serta tidak ditujukan kepada warga Taiwan secara umum.
Sementara itu, Dewan Urusan Daratan Taiwan belum memberikan tanggapan resmi.
Pemerintah Taiwan sebelumnya mengkritik apa yang disebut sebagai penerapan “yurisdiksi jarak jauh” oleh Beijing untuk menekan masyarakat Taiwan, serta menegaskan bahwa hukum China tidak berlaku di Taiwan yang memiliki sistem peradilan sendiri.
