/2025/12/15/873345668.jpg "China Mulai Sisir Aset Warga di Luar Negeri")
Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Nina Dwiantika
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pemerintah China kian agresif mengejar pajak dari aset warganya yang disimpan di luar negeri. Langkah ini ditempuh untuk menambal defisit anggaran yang terus melebar, di tengah merosotnya pemasukan negara dari sektor properti dan penjualan lahan.
Lewat pemanfaatan big data, otoritas pajak dari Beijing hingga Shenzhen kini memburu warga yang diduga menyimpan uang dan investasi di luar negeri. Dalam laporan Bloomberg (13/1), mereka diminta melaporkan sendiri seluruh penghasilan luar negeri periode 2022–2024, sekaligus menghitung dan membayar kekurangan pajaknya.
Namun, penertiban ini jauh dari kata rapi. Otoritas mengakui bisa melacak siapa yang punya uang di luar negeri, tapi masih kesulitan mengetahui berapa besar nilainya. Celah ini membuat pendekatan yang dipilih terkesan pragmatis, wajib pajak diminta menghitung dan mengaku sendiri.
Kebijakan ini langsung memicu kepanikan. Konsultan pajak dan perencana keuangan kebanjiran klien.
Tekanan ini muncul di saat arus modal keluar dari China justru sedang deras-derasnya. Bloomberg Intelligence mencatat, sekitar US$ 940 miliar dana spekulatif mengalir keluar dari China hanya dalam 11 bulan pertama 2025, menuju rekor arus keluar tahunan terbesar kedua sejak 2006.
Salah satu wajib pajak, Tom, karyawan perusahaan teknologi di Beijing, mengaku diminta menghitung sendiri tagihan pajaknya dengan tarif 20% atas capital gain dan dividen, plus denda keterlambatan. Ia akhirnya membayar lebih dari 100.000 yuan dan memulangkan 2 juta yuan dari saham Hong Kong ke jalur resmi. Namun, hampir US$ 300.000 yang masih tertanam di saham AS masih membuatnya ragu harus berbuat apa.
Aturan mainnya jelas, investor kini wajib merinci seluruh penghasilan dan investasi luar negeri, menghitung kekurangan pajak, serta menandatangani pernyataan tanggung jawab hukum. Mulai Maret, tekanan akan ditambah. Penunggak pajak bisa diumumkan ke publik, termasuk lewat media.
Pendekatan self-reporting ini sebenarnya bukan gaya khas China. Biasanya metode ini dipakai untuk korporasi, bukan individu. Namun, kondisi fiskal tampaknya memaksa pemerintah mengambil jalan yang lebih fleksibel sekaligus lebih agresif.
Hasil awalnya sudah terlihat. Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi China melonjak 11,5% menjadi rekor 1,47 triliun yuan dalam 11 bulan pertama 2025.
Baca Juga: Manuver Trump Guncang Risiko Perang Dagang
Penerimaan negara susut
Masalahnya, lonjakan itu belum cukup menutup lubang besar di APBN. Total penerimaan negara justru turun 0,2% karena ambruknya pendapatan dari penjualan lahan. Defisit anggaran melebar hampir 10 triliun yuan, naik sekitar 18% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di saat yang sama, belanja pemerintah mulai diketatkan demi menahan laju utang pemerintah daerah.
Secara aturan, China memang mengenakan pajak atas penghasilan global warganya. Tapi penegakan serius baru dimulai pada 2024, awalnya menyasar kaum superkaya, lalu melebar ke kelas menengah atas.
Kini, pasar mulai bertanya, seberapa jauh Beijing akan menengok ke belakang? Apakah sampai ke 2018, saat China bergabung dengan Common Reporting Standard, sistem pertukaran data global untuk memerangi penghindaran pajak?
Menurut Jane Cheung, Partner PwC di Shanghai, teknologi telah mengubah segalanya. “Dulu, melacak wajib pajak satu per satu itu seperti misi mustahil. Sekarang, dengan bantuan teknologi dan analitik data, itu jadi jauh lebih realistis,” jelasnya
Bagi investor China, pesan Beijing makin jelas, menyimpan uang di luar negeri tak lagi otomatis aman dari kejaran pajak. Dan di tengah fiskal yang makin tertekan, negara tampaknya tidak punya banyak pilihan selain mempersempit semua celah.
Baca Juga: Daftar Mitra Dagang Iran yang Terancam Kena Tarif AS 25%
