Sumber: South China Morning Post | Editor: Tendi Mahadi
Pada bulan Mei, Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi China melarang pembiayaan langsung kepada pengembang yang belum mendapatkan semua persetujuan yang diperlukan untuk memulai pembangunan atau yang belum mendapatkan semua dana yang mereka butuhkan untuk sebuah proyek.
Larangan itu kemudian diperluas untuk mencakup pembiayaan tidak langsung melalui investasi ekuitas dan obligasi.
Dan awal bulan ini Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China juga mengatakan bahwa setiap obligasi luar negeri baru yang dikeluarkan oleh perusahaan real estat harus digunakan hanya untuk menggantikan utang luar negeri jangka menengah dan panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya.
Sebelumnya, pengembang dapat menggunakan hasil penerbitan utang luar negeri untuk membiayai kembali utang yang ada, baik di dalam maupun luar negeri. Begitu juga untuk tujuan umum perusahaan.
Baca Juga: Wall Street jatuh, terseret laporan keuangan yang beragam dan komentar ECB
"Pemerintah bertekad untuk mengurangi risiko dalam sistem keuangan, dan menjaga stabilitas di tengah ekonomi yang memburuk," kata Joe Zhou, Direktur Eksekutif CBRE Group.
Dia mengatakan bahwa jika pengembang dengan leverage tinggi diizinkan untuk terus meminjam uang, menawar tanah dan menjual rumah, mereka akan dengan cepat kehilangan kemampuan untuk membayar utang. Hal itu akan membuat para pengembang ini tidak dapat menyelesaikan pesanan rumah yang telah terjual.
Ujungnya, kemarahan publik bakal meletus. "Itu adalah hal yang tak ingin dilihat oleh pemerintah pada saat ini," kata Zhou.
Baca Juga: SotfBank akan mulai berinvestasi senilai US$ 40 miliar lewat Vision Fund
“Lebih baik menyaring developer yang kesulitan itu saat ini daripada membuat masalah nantinya. Kami memprediksi akan ada banyak pengembang yang diakuisisi atau mengalami kebangkrutan," ujarnya.
