Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - El Salvador terpaksa merombak kebijakan penggunaan bitcoin di negaranya demi bisa mendapatkan suntikan dana segar dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).
Kebijakan penggunaan bitcoin atau Bitcoin Law milik El Salvador akhirnya dirombak pada 29 Januari 2025 demi mendapatkan pinjaman dari IMF.
Perombakan kebijakan merupakan syarat yang diajukan IMF agar El Salvador bisa mendapatkan pinjaman senilai US$1,4 miliar.
Mengutip Forbes, otoritas IMF akan segera mencairkan dana sekitar US$113 setelah dewan memastikan bahwa El Salvador telah memenuhi syarat para 26 Februari lalu.
Baca Juga: Tahun 2024 Jadi Era Keemasan Bitcoin: Trump dan ETF Dorong Harga ke Rekor Tertinggi!
Perubahan Kebijakan Bitcoin El Salvador
Meskipun tidak pernah sepenuhnya ditegakkan, undang-undang tersebut secara eksplisit mendefinisikan bitcoin sebagai mata uang, terutama melalui Pasal 1 dan 7.
Melalui perombakan, definisi tersebut dihapus. Ke depannya, penerimaan bitcoin sebagai mata uang akan bersifat sukarela.
Perubahan kebijakan ini membuat bitcoin tidak lagi diklasifikasikan sebagai "mata uang" tetapi tetap menjadi metode pembayaran yang dibebaskan dari pajak keuntungan modal.
Aktivitas sektor publik yang terkait dengan bitcoin tersebut dihapuskan untuk mematuhi status "terbatas" yang ditetapkan IMF pada bulan Desember 2024.
Bersamaan dengan ini, Chivo Wallet, infrastruktur pusat El Salvador untuk transaksi bitcoin, akan ditutup.
Baca Juga: 5 Miliarder Ini Kaya Raya dari Investasi Bitcoin
Negara Pertama yang Mengizinkan Penggunaan Mata Uang Kripto
Pada bulan September 2021, El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang mengizinkan warganya menggunakan mata uang kripto dalam segala transaksi. Sayangnya, keputusan itu justru menyebabkan protes besar-besaran karena dianggap bisa membawa inflasi ke negara tersebut.
Tak lama setelah keputusan itu diambil, IMF mengirimkan peringatan kepada Presiden Nayib Bukele tentang risiko penggunaan mata uang kripto terhadap negara.
IMF menekankan bahwa nantinya El Salvador akan sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga tersebut.
IMF menyoroti tingginya risiko penggunaan bitcoin pada stabilitas keuangan, integritas keuangan, dan perlindungan konsumen. Penerbitan obligasi yang didukung bitcoin juga dikatakan akan berisiko pada ekonomi negara.
Saat mengesahkan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, pemerintah El Salvador langsung aplikasi dompet digital baru dan memberikan saldo Bitcoin ke setiap warga negaranya dengan nilai US$ 30.
Bukan cuma itu, pemerintah juga memasang lebih dari 200 mesin ATM bitcoin di seluruh negeri untuk memudahkan transaksi.
Tonton: Lonceng Peringatan Robert Kiyosaki: Singgung Tarif Trump dan Kejatuhan Bitcoin
