Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - SAN SALVADOR. Presiden El Salvador Nayib Bukele mengajukan usulan kontroversial kepada pemerintah Venezuela.
Menukar 252 warga Venezuela yang dideportasi dari Amerika Serikat dan saat ini ditahan di El Salvador, dengan para tahanan politik yang ditahan oleh pemerintahan Nicolas Maduro.
Lewat unggahan di platform X (dulu Twitter), Bukele meminta Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk menyerahkan 252 orang tahanan politik dalam usulan pertukaran tersebut.
Baca Juga: El Salvador Tak Gentar, Terus Borong Bitcoin di Tengah Ancaman IMF
“Sebagai imbalannya, kami akan mengirim kembali 252 warga Venezuela yang kini kami tahan,” tulis Bukele Minggu (20/4).
Ia tidak menjelaskan apakah para tahanan yang ditukar akan tetap ditahan setelah pertukaran dilakukan.
Venezuela belum menanggapi proposal ini secara resmi. Kementerian Komunikasi Venezuela tidak memberikan komentar saat dimintai tanggapan oleh media.
Dalam unggahannya, Bukele menyebut beberapa nama terkenal yang ia minta untuk dibebaskan dari penahanan di Venezuela, seperti jurnalis Roland Carreno, pengacara HAM Rocio San Miguel, dan Corina Parisca de Machado — ibu dari tokoh oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, yang disebut Bukele menerima ancaman setiap hari di rumahnya.
Bukele juga menyebut hampir 50 tahanan lain dari berbagai kewarganegaraan, termasuk warga AS, Jerman, dan Prancis, yang ingin ia sertakan dalam skema pertukaran ini.
Menurutnya, Kementerian Luar Negeri El Salvador akan secara resmi menyampaikan proposal ini melalui jalur diplomatik.
Baca Juga: El Salvador Pegang 6.102 Bitcoin, Pastikan Tidak Tambah di Sektor Publik
Deportasi Migran dan Tuduhan Geng
Bulan lalu, pemerintahan Presiden Donald Trump mendeportasi sedikitnya 200 warga Venezuela dari AS ke El Salvador, dengan tuduhan keterlibatan dalam kelompok kriminal Tren de Aragua.
Pemerintah AS membayar El Salvador sebesar US$6 juta untuk menahan para migran ini di Pusat Penahanan Terorisme berkeamanan tinggi.
Pemerintah Venezuela membantah tuduhan bahwa para migran tersebut memiliki kaitan dengan geng. Keluarga dan pengacara para migran juga menyatakan mereka tidak terlibat dalam kegiatan kriminal apa pun.
Sementara itu, pemerintah Venezuela bersikeras bahwa pihaknya tidak memiliki tahanan politik.
Namun, organisasi non-pemerintah mengklaim terdapat lebih dari 800 orang yang ditahan karena alasan politik.
Baca Juga: El Salvador Menyerah! IMF Paksa Pembatasan Pembelian Bitcoin di Negara Itu
Respons AS dan Intervensi Mahkamah Agung
Pada Sabtu lalu, Mahkamah Agung AS sementara menghentikan deportasi gelombang berikutnya migran Venezuela yang dituduh memiliki hubungan dengan geng, setelah American Civil Liberties Union (ACLU) mengajukan permintaan darurat untuk intervensi hukum.
Pemerintah Trump meminta Mahkamah Agung untuk menolak permohonan ACLU, sambil meninjau perkara lebih lanjut.
Meski demikian, Gedung Putih menegaskan bahwa Presiden Trump tetap berkomitmen pada kebijakan keras terhadap imigrasi, namun tidak memberikan indikasi bahwa pemerintah akan melanggar keputusan Mahkamah Agung.
