Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Miliarder dan CEO Tesla serta SpaceX, Elon Musk, pada Selasa (3 Juni 2025) secara terbuka mengecam Rancangan Undang-Undang (RUU) pajak dan belanja besar-besaran yang didorong oleh Presiden AS Donald Trump, menyebutnya sebagai "abominasi menjijikkan" yang akan memperparah defisit anggaran federal.
Pernyataan keras Musk di platform media sosial miliknya, X, menarik perhatian luas dan mendapatkan dukungan dari sejumlah senator Partai Republik yang dikenal konservatif secara fiskal. Sikap ini diperkirakan akan mempersulit proses pengesahan RUU tersebut di Senat.
Musk: "Saya Tidak Tahan Lagi"
“Saya minta maaf, tapi saya tidak tahan lagi,” tulis Musk. “RUU belanja Kongres yang besar, keterlaluan, dan penuh pemborosan ini adalah abominasi menjijikkan. Malu bagi mereka yang memilih menyetujuinya — kalian tahu kalian salah.”
Kritik Musk mencerminkan kekhawatiran para anggota Partai Republik yang menentang pembelanjaan besar-besaran tanpa pengendalian defisit. RUU ini mencakup perpanjangan pemotongan pajak dari tahun 2017 — yang menjadi pencapaian legislatif utama Trump — serta peningkatan anggaran militer dan keamanan perbatasan.
Baca Juga: Elon Musk Kembali Jadi Orang Terkaya Dunia dengan Kekayaan Rp 6.882 Triliun
Tambahan Utang US$3,8 Triliun
RUU tersebut telah lolos di DPR bulan lalu dengan selisih satu suara. Kantor Anggaran Kongres (CBO) yang bersifat non-partisan memperkirakan bahwa undang-undang ini akan menambah US$3,8 triliun ke utang nasional AS yang saat ini telah mencapai US$36,2 triliun.
Senat AS, yang saat ini dikuasai Partai Republik dengan mayoritas tipis 53-47, berencana menyetujui RUU ini sebelum 4 Juli. Namun, sejumlah senator diperkirakan akan mengusulkan revisi, terutama terkait pemangkasan defisit dan efisiensi anggaran.
Trump dan Pemimpin Partai Republik Bertahan
Meski menghadapi kritik tajam, para pemimpin Partai Republik tetap optimistis. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menyatakan tidak sependapat dengan Musk dan bertekad untuk mengesahkan RUU ini sesuai target.
“Kami memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Rakyat Amerika memilih kami untuk menjalankan agenda ini, terutama presiden, dan kami akan menepatinya,” ujar Thune kepada wartawan.
Ketua DPR Mike Johnson juga menolak komentar Musk. “Sahabat saya Elon benar-benar salah dalam hal ini,” katanya.
Ujian Pengaruh Politik Musk
Kritik Musk terhadap RUU andalan Trump menjadi ujian atas pengaruh politiknya yang sebenarnya. Seminggu sebelumnya, Musk mengakhiri perannya sebagai pejabat khusus di Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), posisi yang memungkinkan dia mengusulkan reformasi di berbagai lembaga federal.
Meski telah menggelontorkan hampir US$300 juta untuk mendukung kampanye Trump dan kandidat Republik lainnya tahun lalu, Musk menyatakan akan mengurangi keterlibatannya dalam politik sambil kembali fokus pada Tesla.
Gedung Putih menanggapi dengan santai. “Presiden sudah tahu di mana posisi Elon terhadap RUU ini,” kata juru bicara Karoline Leavitt.
“Itu tidak mengubah pendapat Presiden. Ini adalah RUU yang besar dan indah, dan dia tetap mendukungnya,” tambahnya.
Baca Juga: Elon Musk Luncurkan XChat dengan Klaim Enkripsi Gaya Bitcoin
Perpecahan di Internal Partai Republik
Fraksi Republik di Senat masih terpecah. Kelompok konservatif fiskal seperti Senator Mike Lee dan Ron Johnson mendorong pemangkasan belanja yang lebih besar dari US$1,6 triliun yang tercantum dalam versi DPR. Mereka juga ingin menggunakan RUU ini untuk secara aktif mengurangi utang nasional.
Namun, kelompok senator dari negara bagian pedesaan menolak pemotongan dana Medicaid dan mendesak perlindungan terhadap program sosial dan insentif energi hijau. Senator Jerry Moran, misalnya, menyuarakan keprihatinan terhadap dampak RUU terhadap tunjangan rumah sakit dan penyandang disabilitas.
Beberapa senator lain menyarankan agar bagian-bagian populer dari RUU, seperti pemotongan pajak atas tip, lembur, dan tunjangan Jaminan Sosial, dipindahkan ke undang-undang terpisah untuk membuka ruang kompromi.
“Semua itu prioritas Partai Demokrat. Saya tidak yakin mengapa kita tidak menjadikannya bagian dari RUU bipartisan yang potensial untuk menciptakan ruang bagi RUU ini,” kata Senator Thom Tillis.
