Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie, Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Pemerintahan Biden pada tahun 2021 memperingatkan investor tentang risiko berbisnis di Hong Kong.
Dikatakan bahwa dorongan China untuk melakukan kontrol lebih besar atas pusat keuangan tersebut mengancam supremasi hukum dan membahayakan karyawan dan data.
Mengutip Asia Nikkei, independensi peradilan dan semi-otonomi Hong Kong dari komunis China memang telah menjadi landasan reputasinya sebagai pusat keuangan internasional.
Namun wilayah China, yang dijanjikan semi-otonomi hingga tahun 2047 berdasarkan perjanjian “satu negara dua sistem”, telah terjebak dalam memburuknya hubungan antara Tiongkok dan Barat.
Penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional yang dilakukan Beijing pada bulan Juni 2020 sebagai tanggapan terhadap protes anti-pemerintah pada tahun sebelumnya telah merusak kepercayaan bisnis dan memicu eksodus ekspatriat dan perusahaan internasional.
Baca Juga: Perekonomian China Mulai Stabil, Tapi Pelemahan Sektor properti Jadi Ancaman
Undang-undang ini juga berdampak pada kedudukan global kota tersebut. Hong Kong tersingkir dari posisi kedua pada tahun 2019 dalam peringkat daya saing dunia yang diterbitkan oleh Institut Internasional untuk Pengembangan Manajemen Swiss tahun ini.
Kelompok kebijakan publik yang berbasis di Washington, Heritage Foundation, mengeluarkan Hong Kong dari indeks kebebasan ekonominya pada tahun 2021, dengan mengatakan bahwa kota tersebut tidak lagi dapat dipertimbangkan karena pengetatan kontrol oleh Beijing.
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
