Sumber: The Economic Times | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Uni Eropa saat ini sedang merancang cara untuk membiayai pertahanan dan rekonstruksi Ukraina menggunakan aset bank sentral Rusia yang dibekukan di Barat setelah invasi Moskow.
Rencana Komisi Eropa ini memungkinkan pemerintah Eropa menggunakan sebagian besar dari sekitar US$ 300 miliar aset Rusia yang dibekukan untuk Ukraina tanpa harus menyitanya. Ini menjadi sebuah garis merah bagi banyak negara anggota dan juga Bank Sentral Eropa.
Terbitkan pinjaman reparasi
Mengutip The Economic Times, Uni Eropa akan menerbitkan Pinjaman Reparasi untuk Ukraina berdasarkan saldo kas yang diperoleh dari sekuritas yang jatuh tempo dan dibekukan sejak 2022, setelah invasi Moskow.
Pinjaman tersebut hanya akan dilunasi oleh Ukraina setelah menerima reparasi perang dari Rusia dalam sebuah perjanjian damai, sehingga secara efektif Ukraina dapat menggunakan uang itu sekarang, tanpa harus menunggu Moskow membayar.
Belum ada detail lain yang dipublikasikan, kecuali bahwa risiko pinjaman tersebut akan ditanggung secara kolektif, baik hanya oleh negara-negara Eropa maupun bersama anggota G7 non-Eropa seperti Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat.
Baca Juga: Senilai Rp 4.150 Triliun, Apa Saja dan di Mana Aset Rusia yang Dibekukan Barat?
Dana yang tersedia
Komisi Eropa, yang bertanggung jawab menyusun detail pinjaman, mengatakan akan menunggu penilaian Dana Moneter Internasional (IMF) mengenai kebutuhan pembiayaan Ukraina pada 2026 dan 2027 sebelum memutuskan besarannya.
Finlandia dan Swedia memperkirakan kebutuhan pembiayaan Ukraina yang belum terpenuhi pada 2026–2027 mencapai 130 miliar euro.
Dari sekitar US$ 300 miliar aset yang dibekukan, 210 miliar euro (US$ 229 miliar) disimpan di Eropa. Dari jumlah itu, 185 miliar euro ada di Euroclear, lembaga penyimpanan sekuritas pusat yang berbasis di Brussel. Sekitar 176 miliar euro sudah menjadi kas seiring jatuh temponya sekuritas, sementara 9 miliar euro akan jatuh tempo pada 2026.
Dengan demikian, saldo kas yang bisa dikelola Uni Eropa adalah sekitar 185 miliar euro.
Namun, Uni Eropa harus lebih dulu melunasi pinjaman G7 sebesar 45 miliar euro (US$ 50 miliar) kepada Ukraina yang disepakati tahun lalu. Karena pinjaman itu semula dibayar dari keuntungan aset Rusia yang dibekukan, sementara kini aset tersebut akan digunakan dengan cara berbeda.
Setelah dikurangi, tersisa sekitar 140 miliar euro untuk pinjaman baru.
Baca Juga: Taiwan Geser India, Kini Jadi Importir Terbesar Naphtha Rusia
Mekanisme pinjaman reparasi
Untuk menghindari penyitaan aset Rusia secara langsung, gagasan yang muncul adalah memindahkan kas dari Euroclear ke Special Purpose Vehicle (SPV) baru yang dimiliki oleh pemerintah Uni Eropa, atau bersama pemerintah G7.
Sebagai gantinya, Komisi Eropa akan menerbitkan obligasi tanpa kupon (zero-coupon bonds) kepada Euroclear yang dijamin oleh pemilik SPV.
Obligasi UE ini akan melindungi risiko Euroclear dari gugatan hukum Rusia, sementara kas di SPV dapat diinvestasikan lebih menguntungkan daripada sekadar disimpan di deposito semalam di ECB. Dengan begitu, hasilnya bisa lebih tinggi untuk Ukraina.
Tak semua anggota UE akan ikut serta
Preferensi UE adalah agar seluruh 27 negara anggota dan negara G7 non-Eropa ikut menandatangani SPV dan memberikan jaminan proporsional sesuai ukuran ekonomi mereka.
Namun, karena kemungkinan Hungaria dan Slovakia yang pro-Moskow tidak mau ikut, pejabat UE menyebut SPV tetap bisa dibentuk tanpa kedua negara tersebut bila diperlukan.
Cara pencairan dana
Pinjaman reparasi akan dicairkan secara bertahap (tranches). Ini berarti saldo kas akan dilepaskan oleh Euroclear secara progresif dan sesuai kebutuhan.
Pencairan tiap tahap akan bergantung pada kondisi yang telah disepakati sebelumnya.
Tonton: AS Desak G7 dan Uni Eropa Kenakan Tarif Bagi China dan India karena Beli Minyak Rusia
Sebagian dari pinjaman akan dialokasikan untuk kerja sama pertahanan Eropa, melanjutkan inisiatif SAFE (joint borrowing for defence projects). Sementara sebagian lainnya bisa dipakai untuk menutup kebutuhan anggaran, menurut dokumen Komisi yang dikirim ke pemerintah UE.
