Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Di India, masalah pernikahan sesama jenis sangat sensitif. Berbicara secara terbuka tentang homoseksualitas adalah hal yang tabu bagi banyak orang di negara berpenduduk 1,4 miliar orang yang konservatif secara sosial itu.
Masalah ini memicu emosi di media dan di parlemen, di mana seorang anggota partai nasionalis Hindu yang berkuasa pada bulan Desember meminta pemerintah untuk menentang keras petisi yang diajukan di pengadilan tinggi.
Aktivis LGBT mengatakan bahwa meskipun keputusan tahun 2018 menegaskan hak konstitusional mereka, tidak adil jika mereka masih kekurangan dukungan hukum untuk serikat mereka, hak dasar yang dinikmati oleh pasangan suami istri heteroseksual.
"Kami tidak dapat melakukan begitu banyak hal dalam proses hidup bersama dan membangun kehidupan bersama," kata salah satu pihak yang berperkara dalam kasus ini, pengusaha Uday Raj Anand, kepada Reuters pada Desember.
Baca Juga: Heboh! Unilever dukung secara terbuka gerakan LGBTQ+, begini reaksi netizen
Dalam pengajuan hari Minggu, pemerintah berpendapat putusan 2018 tidak bisa berarti mengakui hak hukum mendasar untuk pernikahan sesama jenis di bawah hukum negara.
Adapun maksud dibalik sistem hukum perkawinan yang berlaku saat ini hanya sebatas pengakuan atas hubungan hukum perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang direpresentasikan sebagai suami istri.
Pemerintah berpendapat bahwa setiap perubahan pada struktur hukum harus menjadi domain parlemen terpilih, bukan pengadilan.
Kasus-kasus tersebut akan disidangkan di Mahkamah Agung pada hari Senin.
